2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Kepala Bakom: Ekonomi Tumbuh hingga Gaji Buruh Naik

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menurutnya, terlihat dari pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kenaikan upah buruh.

Syahganda mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026. Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh belanja pemerintah pada awal tahun yang turut menggerakkan aktivitas sektor swasta.

“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, Rabu (21/10/2026).

Dia mengatakan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, pemerintah berupaya mengarahkan kebijakan agar manfaat pertumbuhan ekonomi turut dirasakan kelompok berpenghasilan rendah.

Salah satu indikator yang disoroti ialah nilai tukar petani (NTP). Syahganda menyebut NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat sebesar 108,85.

Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Angka tersebut, menurutnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang sekitar 1 persen.

“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” katanya.

Meski menyoroti sejumlah indikator positif, Syahganda mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan, salah satunya penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Dia menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi salah satu fokus pada 2027. Dia menyebut rencana pemerintah masuk ke industri otomotif diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat kelas menengah.

“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” katanya.