Kepala BNPB Kristomei Bertolak ke Sumsel, Pimpin Langsung Penanganan Karhutla
JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi langsung bergerak memimpin upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Kristomei turun langsung ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
"Setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden, saya mendapat informasi untuk bergerak ke Palembang. Ini menjadi kegiatan awal setelah saya dilantik kemarin. Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak," ujar Kristomei sebelum bertolak ke Palembang, Sumsel, Minggu (18/10/2026).
Kepala BNPB bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani serta sejumlah pejabat BNPB.
Rombongan akan melihat dan mengevaluasi kondisi terkini karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah dapat segera dipenuhi.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan daerah agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kami ingin memastikan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Kami juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan daerah dari pusat, sekaligus memastikan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” katanya.
Setibanya di Palembang, Kepala BNPB dijadwalkan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri dan BPBD setempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Rapat koordinasi tersebut berfokus pada evaluasi pemantauan titik panas, efektivitas operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC), serta penguatan komando lintas sektor pada wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
