Australia bakal Larang Mahasiswa Internasional Bawa Keluarga

CANBERRA, iNews.id - Pemerintah Australia akan memperketat aturan imigrasi dengan melarang mahasiswa internasional membawa anggota keluarga. Kebijakan baru tersebut menargetkan penurunan angka migrasi dari sekitar 300.000 menjadi 225.000 orang pada 2028.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke dijadwalkan mengumumkan kebijakan perombakan sistem imigrasi tersebut dalam pidatonya di National Press Club (NPC), Kamis, 17 September 2026. Melansir ABC News, Rabu (16/9/2026), Burke dalam pidato bertajuk "Mengelola program migrasi: siapa yang datang, siapa yang tinggal, dan siapa yang pergi", akan menjelaskan langkah pemerintah untuk mengendalikan jumlah pendatang ke Australia.

Rencana tersebut sebelumnya akan diumumkan enam pekan lalu. Namun, Burke mendadak menunda pidatonya karena ada perbedaan pendapat di antara para menteri mengenai sejumlah prioritas kebijakan. Rencana itu telah disetujui Expenditure Review Committee, komite kabinet yang membahas pengeluaran pemerintah, menjelang pidato Burke yang telah dijadwalkan ulang besok.

Salah satu langkah utama pemerintah Australia adalah mengurangi jumlah pemegang visa sementara yang saat ini telah mencapai sekitar 3 juta orang. Pemerintah juga akan memastikan para migran meninggalkan Australia setelah visa mereka berakhir untuk mencegah praktik berpindah dari satu jenis visa ke visa lainnya atau disebut visa hopping.

Selain itu, Pemerintah Australia berencana memperketat akses terhadap permohonan perlindungan bagi orang yang telah berada di Australia atau protection visa.

Dalam kebijakan baru ini, jumlah mahasiswa internasional diperkirakan tidak akan dikurangi. Namun, pemerintah akan melarang mahasiswa asing untuk membawa keluarga mereka ke Australia.

Data menunjukkan sebanyak 337.427 visa pelajar diberikan pada tahun keuangan terakhir. Dari jumlah tersebut, 45.991 merupakan visa untuk pemohon sekunder yang dikategorikan sebagai tanggungan atau anggota keluarga.

Kebijakan tersebut memiliki sejumlah kemiripan dengan kebijakan imigrasi Partai One Nation yang dirilis pekan ini. One Nation mengusulkan pengetatan visa keluarga, termasuk bagi mahasiswa internasional dan pekerja migran terampil.

Belum diketahui apakah pemerintah juga akan menerapkan pembatasan terhadap keluarga pekerja migran terampil. Namun, Burke sebelumnya telah menggunakan kewenangannya untuk memperlambat secara signifikan pemrosesan visa pekerja terampil dan visa keluarga yang diajukan dari luar Australia.

Burke mengatakan, pemerintah berharap perubahan sistem imigrasi dapat diterapkan melalui undang-undang. Namun, jika tidak mendapat dukungan dari parlemen, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen lain untuk mencapai target tersebut.

"Sejak era Hawke dan Howard, banyak bagian dari sistem imigrasi kita didorong oleh permintaan, dan kecepatan pemrosesan merupakan salah satu dari sedikit hal yang saat ini tersedia bagi kami, selain tingkat perencanaan," kata Burke dalam sesi tanya jawab di parlemen, Rabu (16/9/2026).

Menurut Burke, pemerintah akan mengutamakan jalur legislasi apabila memungkinkan.

"Hasil terbaik adalah jika kami dapat menyelesaikannya melalui opsi legislasi. Jika itu tidak memungkinkan, masih ada sejumlah instrumen lain yang dapat digunakan pemerintah. Saya akan mengumumkannya besok," kata Burke.

Kaji Aturan Bridging Visa 

Selain membatasi kedatangan keluarga mahasiswa asing, pemerintah Australia juga mempertimbangkan perubahan terhadap bridging visa. Visa tersebut memungkinkan seseorang tetap tinggal di Australia selama proses terkait status imigrasinya masih berlangsung. Salah satu opsi yang dikaji adalah mencabut hak bekerja bagi migran sementara yang permohonan perlindungannya telah ditolak.

Saat ini, rata-rata 1.580 permohonan perlindungan diajukan setiap bulan oleh orang yang sudah berada di Australia. Sebagian besar pemohon berasal dari China, India, dan Malaysia yang sebelumnya masuk menggunakan visa pelajar atau visa turis.

Sekitar 90 persen permohonan tersebut ditolak. Namun, pemohon dapat mengajukan banding melalui Administrative Review Tribunal (ART) dan Pengadilan Federal Australia.

Proses tersebut dapat berlangsung hingga delapan tahun. Selama proses berlangsung, pemohon dapat memperoleh bridging visa yang memungkinkan mereka tetap tinggal di Australia dan bekerja.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena khawatir sebagian orang memanfaatkan proses permohonan perlindungan untuk memperpanjang masa tinggal mereka di Australia.

Visa Pekerja Terampil Juga Diperketat

Pemerintah Australia sebelumnya juga mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan bagi warga Inggris pemegang WHV sehingga menguranagi daya tarik skema tersebut. Namun, Perdana Menteri Australia menolak langkah tersebut karena perubahan aturan berpotensi melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Inggris.

Burke telah menerapkan sejumlah perubahan dalam sistem imigrasi untuk mengurangi jumlah pendatang dari luar negeri. Salah satunya, memperlambat atau menghentikan sementara pemrosesan visa WHV pada Juli lalu serta mengubah prioritas pemrosesan visa tenaga kerja terampil.

Pekerja yang mengajukan visa tenaga kerja terampil dari luar Australia kini ditempatkan di urutan paling belakang antrean pemrosesan. Perubahan tersebut membuat waktu tunggu visa yang sebelumnya hanya beberapa hari bisa menjadi lebih dari satu tahun dalam sejumlah kasus.