Prabowo Ungkap Alasan Pangkas TKD: Banyak Pemda Tak Gunakan Anggaran dengan Baik

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum optimal. Dia mengungkap masih ada anggaran yang telah ditransfer ke daerah tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo mengatakan, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

Dia mencontohkan adanya anggaran pemda yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.

“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Ga dipakai,” ucap Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Kepala Negara menambahkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transfer anggaran ke daerah bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemda memang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Namun, Prabowo menekankan penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.

“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ucapnya.

Atas kondisi tersebut, Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.

Prabowo menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemerintah pusat juga perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun ditransfer ke daerah dapat menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.