Politisi Partai Republik Ajukan Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth gegara Perang Iran

WASHINGTON, iNews.id - Thomas Massie, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) dari Partai Republik, mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth, Selasa (15/9/2026). Hegaeth dituduh menyalahgunakan jabatan dengan melaksanakan perintah menyerang Iran tanpa persetujuan dari Kongres AS.

Meski resolusi pemakzulan tersebut kemungkinan besar tidak akan disetujui, langkah politisi Republik asal Kentucky ini bisa memaksa pemungutan suara di DPR. Usulan pemakzulan tersebut juga bisa memecah internal Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November.

Massie mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Hegseth dengan status prioritas (privileged), yang berarti DPR wajib membahasnya dalam waktu 2 hari kerja.

Politisi yang dikenal vokal mengkritik kebijakan perang melawan Iran dan bantuan terhadap Israel itu tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dalam pemilu paruh waktu. Dia kalah dalam pemilihan pendahuluan pada Mei dari kandidat Republik lainnya yang didukung Presiden Donald Trump. Pemicunya, Massie membuat marah Trump karena memimpin upaya untuk membuka dokumen Departemen Kehakiman terkait kejahatan predator seks, Jeffrey Epstein.

Massie dikalahkan oleh Ed Gallrein, mantan anggota Navy SEAL yang didukung Trump yang juga mendapat dukungan dana besar dari kelompok-kelompok pro-Israel.

Mengomentari usulan pemakzulan tersebut, Departemen Pertahanan (Pentagon) menegaskan bahwa institusi tetap kompak di bawah kepemimpinan Hegseth.

"Seluruh jajaran Departemen bersatu mendukung visi Menteri dan akan terus bekerja untuk memprioritaskan para prajurit serta kepentingan AS," ujar Juru Bicara Pentagon, Kingsley Wilson, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (16/9/2026).

Jajak pendapat menunjukkan perang yang bermula dari serangan pasukan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari itu tidak disukai oleh warga AS yang masuk daftar pemilih tetap. 

Anggota Kongres, sebagian besar dari Partai Demokrat, juga berulang kali mendukung resolusi yang mendesak Trump untuk mengakhiri perang kecuali jika mendapat persetujuan Kongres. Namun upaya tersebut gagal menghentikan permusuhan.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai Republik kubu Trump menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kendali atas DPR dan Senat dalam pemilu 3 November.

Hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada Senin (15/9/2026) menunjukkan, Partai Demokrat mengungguli Partai Republik dengan perolehan 44 persen berbanding 37 persen dalam preferensi suara untuk Kongres.

Popularitas Trump juga menurun sejak dia memulai perang tersebut, yang memicu lonjakan harga BBM mendekati rekor tertinggi, sehingga dampaknya meningkatkan biaya hidup di AS.