Koalisi Sipil Dorong Kejelasan Peran TNI-Polri Jaga Keamanan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong adanya kejelasan pembagian peran antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pembagian kewenangan masing-masing institusi.

Menurut Koalisi, konstitusi telah mengatur tugas dan fungsi TNI maupun Polri. TNI memiliki mandat utama dalam bidang pertahanan negara, sedangkan Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum.

“Konstitusi telah membagi mandat TNI dan Polri secara tegas. Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Adapun keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum merupakan tanggung jawab Polri,” demikian pernyataan Koalisi, Selasa (11/8/2026).

Koalisi menilai pembagian tugas tersebut penting untuk memastikan setiap institusi dapat menjalankan perannya secara optimal. Mereka mengatakan pemisahan TNI dan Polri merupakan salah satu capaian penting Reformasi untuk mengakhiri dwifungsi ABRI dan dominasi militer dalam urusan sipil, sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. 

Koalisi Sipil mengakui undang-undang membuka ruang bagi TNI untuk memberikan bantuan kepada Polri dalam kondisi tertentu melalui mekanisme operasi militer selain perang. Karena itu, Koalisi Sipil mendorong agar setiap bentuk perbantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang jelas, permintaan atau dasar hukum yang sesuai, serta memiliki ruang lingkup dan mekanisme koordinasi yang terukur.

“Perbantuan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan permintaan yang sah. Lingkup, tujuan, jangka waktu, kendali operasi, dan pertanggungjawabannya juga harus dapat diperiksa oleh publik,” ujarnya.

Koalisi Sipil juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat dalam menjaga keamanan menjelang maupun saat berlangsungnya kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian pendapat. Menurut Koalisi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. 

“Unjuk rasa bukan ancaman terhadap negara. Ia merupakan hak konstitusional warga untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan mengawasi jalannya kekuasaan,” kata Koalisi.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Indonesia Risk Centre, Amnesty International Indonesia, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Raksha Initiatives, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, LBH Pers, AJI Indonesia, ICJR, hingga PBHI.

Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat untuk membahas kondisi keamanan dalam negeri bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026). Rapat itu turut membahas situasi keamanan dalam negeri.

Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Terlihat pula ada jajaran pimpinan Komisi I DPR seperti Utut Adianto, Dave Laksono, Sukamta hingga Anton Sukantono. Ada pula pimpinan Komisi III DPR seperti Habiburokhman dan Rano Alfath.

"Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai pertemuan.

Agus pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpancing isu liar yang beredar di media sosial.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat," ucap Agus.

"Apalagi nanti akan kita merayakan HUT Kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia," katanya.