LPG 3 Kg Langka Cekik UMKM, Partai Perindo Minta Koperasi Desa Terlibat Jadi Penyalur Resmi
JAKARTA, iNews.id - Kelangkaan elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melanda sejumlah daerah, mulai dari Solo, Purworejo hingga Samarinda, dinilai terus membebani aktivitas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kondisi ini dinilai berlawanan dengan semangat kemerdekaan dan perayaan HUT ke-81 RI yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Krisis pasokan LPG 3 kg juga masih terjadi pada pekan pertama Agustus 2026. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, kelangkaan bahkan memicu lonjakan harga eceran hingga Rp35.000 per tabung dan menghambat operasional pelaku usaha mikro.
Tersendatnya distribusi barang bersubsidi tersebut juga terjadi di wilayah lain, seperti Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kondisi itu sempat memicu keluhan masyarakat hingga muncul fenomena pembelian secara berlebihan.
Merespons rentetan persoalan tersebut, Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menyoroti sistem distribusi terbuka yang dinilai masih rentan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap data kuota serta perombakan jalur penyaluran perlu segera dilakukan untuk melindungi masyarakat kelas bawah.
"Kami mengusulkan agar pangkalan gas dibekali sistem digital. Jadi, saat warga membeli, datanya bisa langsung dicocokkan untuk memastikan mereka memang berhak menerima subsidi," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Kelangkaan gas di tingkat eceran secara langsung berdampak pada biaya operasional dan kelangsungan usaha pelaku UMKM. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah cepat dari para pemangku kepentingan agar penyaluran LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Gas tiga kilogram adalah urat nadi ekonomi harian UMKM dan ibu rumah tangga. Kami harap Pertamina dan pemda tidak hanya melihat angka kuota wilayah, tetapi segera memetakan titik-titik kelangkaan terparah untuk mengeksekusi operasi pasar darurat," tuturnya.
Menurutnya, penentuan alokasi LPG bersubsidi perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi riil perekonomian di masing-masing daerah. Kuota pasokan juga perlu dievaluasi secara menyeluruh karena angka yang ada dinilai belum mencerminkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM setelah pandemi.
Untuk menjamin keadilan distribusi dalam jangka panjang, institusi ekonomi di tingkat akar rumput didorong mengambil peran strategis sebagai perpanjangan tangan penyaluran energi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memotong rantai birokrasi yang selama ini dinilai rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Saya mendorong pihak yang terkait untuk segera membuka 'Jalur Distribusi Khusus', sebagai contoh menjadikan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pangkalan resmi penyalur. Dengan menitipkan distribusi langsung pada institusi ekonomi milik warga di tingkat desa atau kelurahan, pasokan dan harga diharapkan dapat lebih terjaga," ucap Agus.
Perlindungan terhadap ketersediaan energi yang dikelola melalui institusi di tingkat kelurahan diyakini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus dinilai menjadi perwujudan cita-cita menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang merata di momentum peringatan kemerdekaan.
