Fantastis! Beban Ekonomi DBD di Indonesia Nyaris Rp9 Triliun pada 2024
JAKARTA, iNews.id – Demam berdarah dengue (DBD) tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar.
Studi terbaru Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia sepanjang 2024 mencapai 550,9 juta dolar AS atau hampir Rp9 triliun, dengan lebih dari 2 juta kasus rawat inap. Temuan tersebut dipaparkan dalam Jakarta Dengue Forum (JDF) yang diselenggarakan PT Takeda Innovative Medicines bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang DKI Jakarta.
Besarnya beban kesehatan dan ekonomi itu dinilai menunjukkan bahwa dengue masih menjadi salah satu prioritas masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya pencegahan lebih komprehensif.
Peneliti dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, M.Kes., MBA., Apt., mengatakan beban tersebut tidak hanya berasal dari biaya pengobatan, tetapi juga pengeluaran lain yang harus ditanggung pasien dan keluarganya.
"Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya. Pasien JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri (out of pocket) rata-rata Rp1,1–1,3 juta saat menghadapi sebuah periode sakit akibat dengue untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar hilangnya produktivitas, termasuk kehilangan pendapatan," ujar Diah.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan pasien yang tidak memiliki perlindungan asuransi kesehatan. Kelompok ini harus menanggung biaya yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis dibayar secara mandiri.
Menurut Diah, beban ekonomi akibat dengue paling dirasakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain harus menanggung biaya tak terduga selama menjalani pengobatan, mereka juga berisiko kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja.
"Hal ini menjadi bukti kuat bahwa dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat biasa, melainkan ancaman nyata yang secara sistemik dapat memicu kemiskinan baru serta memperdalam jurang ketimpangan finansial di Indonesia," katanya.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), menambahkan dampak dengue tidak berhenti pada biaya perawatan di rumah sakit. Penyakit ini juga menyebabkan hilangnya produktivitas anggota keluarga yang harus mendampingi pasien selama menjalani pengobatan.
"Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, maka orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas. Demikian pula jika orang tua yang sakit, keluarga harus merawat dan dapat mengganggu suasana dan ekonomi keluarga," ujar Prof. Sri.
Dia mengatakan proses pemulihan pasien dengue juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, yakni sekitar satu hingga dua minggu. Kondisi tersebut membuat dampak ekonomi yang ditimbulkan semakin besar karena pasien maupun anggota keluarga belum bisa kembali beraktivitas secara normal.
Studi UGM juga menunjukkan bahwa hilangnya produktivitas menjadi salah satu komponen terbesar dalam beban ekonomi dengue.
Pada kelompok peserta JKN, kerugian akibat hilangnya waktu produktif masyarakat diperkirakan mencapai 115 juta dolar AS atau sekitar Rp1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara pada kelompok non-JKN, kerugian produktivitas diperkirakan mencapai 47,8 juta dolar AS atau sekitar Rp755,2 miliar.
Melihat besarnya dampak tersebut, para ahli menilai penanganan dengue perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Selain pengendalian vektor melalui pemberantasan sarang nyamuk, diperlukan pula penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan, edukasi kepada masyarakat, hingga pemanfaatan inovasi pencegahan seperti vaksin DBD sebagai bagian dari strategi pengendalian dengue di Indonesia.
