Harga Gabah Tembus Rp7.000 per Kg, Bapanas: Petani Lagi Bahagia
JAKARTA, iNews.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) membawa dampak positif bagi petani. Saat ini rata-rata harga gabah berada di kisaran Rp7.000 per kilogram atau lebih tinggi dibandingkan HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa kondisi tersebut menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan nasional, terutama di tengah target pemerintah mencapai swasembada beras.
"Tentu ada sisi positif. Sisi positifnya apa? Petani kita lagi bahagia. Nah kalau kita ingin menjadi negara produsen beras, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi," katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2026).
Bapanas mencatat kesejahteraan petani menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga yang diterima petani padi pada Juni 2026 mencapai 149,65, menjadi level tertinggi sejak 2019.
Secara tahunan, rata-rata indeks harga yang diterima petani juga terus meningkat. Pada 2021 indeks tersebut berada di angka 104,99, lalu naik menjadi 141,31 pada 2025.
Kenaikan ini menunjukkan harga hasil panen yang diterima petani semakin membaik.Pemerintah juga memastikan harga gabah di tingkat petani sepanjang 2025 tidak pernah jatuh di bawah HPP Rp6.500 per kilogram.
Berdasarkan data BPS, harga pembelian gabah terendah terjadi pada April 2025 dengan rata-rata Rp6.712 per kilogram.
Indikator lain yang mencerminkan membaiknya kondisi petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Juni 2026, NTP nasional tercatat 127,65, sementara Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mencapai 114,65, tertinggi sejak Maret 2024.
Meski harga gabah naik, pemerintah tetap menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen melalui berbagai program intervensi. Salah satunya adalah penyaluran bantuan pangan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
"Nah lalu tingkat konsumen bagaimana? Makanya ada bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga. Kalau 1 keluarga ada 3 orang saja, kali 3, kan sekitar 90 juta sekian orang sudah kita bantu dengan bantuan pangan. Ini meringankan masyarakat kita yang membutuhkan," bebernya.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga Juli 2026, total intervensi beras pemerintah mencapai 1,35 juta ton.
Rinciannya terdiri atas bantuan pangan alokasi Februari-Maret sebesar 664,88 ribu ton, realisasi SPHP Januari-Maret 221,05 ribu ton, dan realisasi SPHP sejak Maret hingga Juli sebesar 465,05 ribu ton.
Ketut menegaskan strategi pemerintah dilakukan secara bersamaan di sisi hulu dan hilir. Petani mendapat harga yang menguntungkan untuk berproduksi, sementara masyarakat tetap dibantu melalui bantuan pangan, SPHP, dan Gerakan Pangan Murah agar harga beras tetap terjangkau.
"Tentu juga ada SPHP. SPHP beras yang digelontorkan oleh pemerintah. Ini juga sangat mendukung. Nah oleh karena itu, sisi hulu nyaman berproduksi, sisi hilir dibantu dengan bantuan pangan dan SPHP. Ada lagi Gerakan Pangan Murah dan lain sebagainya," tutup Ketut.
