Ahmad Alimuddin Sebut Anggaran MBG Hasil Efisiensi yang Dilakukan Negara, Bukan Motong Dana Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Pendiri 'Mari Kita Bahas', Ahmad Alimuddin membantah narasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari sektor pendidikan. Menurutnya, anggapan itu perlu diluruskan lantaran sudah beredar luas di masyarakat. 

Dia menyebut, anggaran program MBG merupakan hasil dari efisiensi yang dilakukan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

"Padahal anggaran MBG itu nggak berasal dari dana pendidikan. Anggaran MBG itu berasal dari efisiensi yang dilakukan oleh negara ketika banyaknya program yang itu sebenarnya nggak efisien," kata Alim dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Suara Mahasiswa: Menguji Fakta, Menjaga Harapan' di iNews, Rabu (17/6/2026). 

Dia mencontohkan, efisiensi dilakukan dari rapat-rapat yang digelar di hotel mewah, forum group discussion (FGD) yang tidak jelas hasilnya, hingga perjalanan dinas luar kota yang tak jelas tujuannya. 

"Itu hasil dari semua efisiensi itu senilai Rp300 sekian triliun yang kemudian dialihkan oleh negara, oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke berbagai program lainnya termasuk MBG," ujarnya. 

Menurutnya, di era Prabowo malah terjadi lonjakan anggaran untuk sektor pendidikan dibandingkan tahun sebelumya.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (BEM FISH UNJ) Rehan Syah, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan dampak fiskal dalam jangka panjang serta belum memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada masyarakat.

“Coba kita analisis kawan-kawan bagaimana MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus masyarakat, menggerus pajak rakyat. Kemudian, dalam implementasinya supplier yang berputar itu-itu lagi. Sehingga yang cuci ompreng tetap gajinya segitu-gitu aja, dalam artian tetap miskin, yang punya dapur itu tambah kaya,” kata Rehan.

Menurutnya, terdapat kontradiksi antara manfaat jangka pendek dan dampak jangka panjang dari program tersebut. Di satu sisi, MBG dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi di sisi lain berpotensi membebani anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Jadi di sini ada kontradiktif bagaimana jangka pendek kita memang membuka lapangan pekerjaan tetapi secara jangka panjang itu menggerus pajak rakyat, menggerus dana dari pendidikan juga, dan juga supplier dan juga perputarannya di situ-situ saja,” ujarnya.