Hunian Tetap untuk Korban Bencana Sumatra Dibangun Mulai Juni 2026

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimulai pada awal Juni 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, keputusan ini diambil selepas kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatra di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). 

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut, sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, pihaknya bakal memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan demi mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, " kata Ara dalam keterangannya, Senin (25/5).

Adapun, saat ini terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat.

Untuk pembangunan rumah komunal yang disiapkan Kementerian PKP berkordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk jumlahnya akan dibahas secepatnya.

Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap. 

Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan.

Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat. 

Perlu diketahui, usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yg sudah di setujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 Rp32,9 Triliun dan tahun 2028 Rp28,2 triliun dengan total anggaran Rp100,1 triliun.