Realisasi Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun hingga 27 Oktober 2026
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah berhasil menembus Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026. Capaian ini melampaui total realisasi sepanjang 2025 yang tercatat Rp275,8 triliun, di saat kurun waktu tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.
Airlangga menegaskan kredit program memegang peran strategis sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, pembuka lapangan kerja, hingga penopang kesejahteraan keluarga.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” kata Menko Airlangga dalam keynote speech pada International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).
Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,45 persen pada Semester I 2026 di tengah ketidakpastian global, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu penopang utama daya tahan sektor UMKM.
Porsi pembiayaan KUR terhadap total kredit UMKM nasional melonjak menjadi 30,6 persen, naik lebih dari dua kali lipat dibanding posisi 2019 yang sebesar 14,7 persen.
Khusus sepanjang 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp265,9 triliun atau 90,1 persen dari target tahun ini kepada 4,12 juta debitur.
Saat ini terdapat lima skema utama yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita, yaitu KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Secara kumulatif sejak 2015, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Kualitas penyaluran tetap terjaga dengan porsi 68 persen mengalir ke sektor produktif dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) rendah di tingkat 2,14 persen.
Airlangga menjelaskan fokus kebijakan ke depan ditekankan pada penguatan pembiayaan produktif, kenaikan kelas (graduasi) UMKM, integrasi data, hingga penajaman konsep kesejahteraan keuangan melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026.
“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93 persen dari segi literasi juga sekitar 63 persen tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin kolaborasi dan membagikan pengalaman pengelolaan ekosistem pembiayaan publik bersama mitra internasional.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan yang diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan guna mendorong migrasi pelaku usaha dari sektor informal menuju sektor formal.
“Karena dengan adanya financial Inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu resikonya gede, Kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekedar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” ujar Dradjad.
Melalui sinergi antarlembaga pemerintah, BUMN perbankan dan penjaminan, BPD, serta mitra pembangunan internasional seperti World Bank, Women's World Banking, dan KfW, perluasan skema seperti Kredit Program Perumahan yang ditargetkan mencapai Rp50 triliun serta KPPS hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8 persen tanpa agunan tambahan diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses pembiayaan di seluruh Indonesia.
(NIA DEVIYANA)
