Prabowo Dorong Penguatan Kedaulatan Data Indonesia, Libatkan DPR hingga Akademisi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan data dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi. Hal ini disampaikan saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan data menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” dikutip dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Pertemuan itu turut membahas penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pembahasan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari DPR RI, akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait.

Integrasi data nasional diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akurat. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.

“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” tertulis dalam keterangan tersebut.

Melalui regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Data yang terintegrasi juga diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, serta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

Hadir pula Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono.