Kebijakan Tarik Utang Terbaru Sinyalkan Lonjakan Defisit Akhir 2026

IDXChannel - Kebijakan fiskal pemerintah terkait penarikan utang hingga kuartal III 2026 dinilai menjadi sinyal peringatan dini atas potensi lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pengujung tahun. 

Kendati realisasi pembiayaan utang berjalan lebih lambat dibanding tahun lalu, lonjakan belanja negara serta kewajiban pembayaran restitusi pajak diproyeksikan bakal memperlebar jurang defisit anggaran mendekati akhir tahun.

Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2026, realisasi pembiayaan utang hingga 30 September 2026 tercatat sebesar Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target pagu APBN yang dipatok Rp832,2 triliun. 

Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp502,9 triliun. Penarikan utang ini ditopang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp497,5 triliun dan pinjaman neto yang mencatatkan minus Rp3,2 triliun, sementara posisi defisit anggaran per September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kendati pemerintah mengeklaim postur anggaran masih terjaga, ritme pembiayaan utang sepanjang Januari hingga September 2026 dinilai menyimpan anomali struktural yang patut diwaspadai.

Lonjakan belanja negara yang bergerak agresif di tengah ketidakpastian penerimaan bersih memicu kekhawatiran atas lonjakan beban anggaran di kuartal penutup.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menggarisbawahi soal perkembangan pembiayaan saat ini mengindikasikan pelebaran defisit fiskal yang cukup tajam pada penutupan tahun anggaran.

"Meskipun defisit dan penarikan utang hingga September terlihat lebih rendah dari tahun lalu, belanja negara naik sangat tajam sehingga saya menduga defisit bisa membengkak hingga 2,7 persen dari PDB di akhir tahun," kata Huda, Sabtu (17/10/2026).

Di balik catatan pendapatan negara yang secara nominal tampak melesat melampaui capaian periode sebelumnya, kas pemerintah sejatinya masih dibayangi kewajiban pengembalian penerimaan yang belum tuntas.

Keharusan melunasi dana lebih bayar pajak korporasi dan wajib pajak diproyeksikan bakal memangkas realisasi penerimaan riil secara signifikan pada pengujung tahun.

Menurut Huda, evaluasi terhadap kualitas penerimaan negara menjadi faktor penting untuk membaca postur keuangan negara secara utuh.

"Pendapatan negara memang jauh lebih tinggi secara nominal, tetapi angka ini harus dicek dahulu terkait restitusi karena pemerintah masih harus membayar tagihan restitusi yang tertunda," katanya.

Tekanan terhadap APBN kian terasa seiring dengan dinamika penyerapan instrumen pembiayaan utang oleh investor di pasar finansial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa para pelaku pasar modal mulai memperhitungkan kenaikan premi risiko terhadap surat berharga terbitan pemerintah.

Huda menjelaskan bahwa kondisi defisit yang saat ini terlihat melandai berjalan beriringan dengan tantangan likuiditas pada instrumen surat utang negara. 

"Pemaknaan kedua adalah apakah surat utang Indonesia tidak laku, yang terlihat dari kenaikan yield tenor jangka pendek sebagai sinyal meningkatnya risiko fiskal dan berkurangnya permintaan," kata Huda.

Untuk mencegah pembengkakan defisit melebihi batas aman anggaran, pemerintah didesak segera merestrukturisasi alokasi belanja pada berbagai pos program mercusuar yang memakan porsi anggaran besar. 

Tanpa langkah pengetatan yang disiplin, bendahara negara dipastikan harus kembali menggenjot penerbitan surat utang baru pada sisa tahun anggaran berjalan demi menutup kebutuhan kas.

Huda mengingatkan agar pemerintah berani menahan laju pengeluaran pada pos-pos belanja yang belum mendesak guna mengamankan kesinambungan fiskal.

"Pemerintah harus melakukan efisiensi untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sebab penarikan utang akan kembali digenjot di akhir tahun untuk menutup kenaikan defisit, pembiayaan awal tahun depan, serta melunasi restitusi," kata Huda.

(Nur Ichsan Yuniarto)