Komisi IX DPR Usul Sekolah hingga Kantor Pemerintah Jadi Shelter Bebas Asap Karhutla

Komisi IX DPR Usul Sekolah hingga Kantor Pemerintah Jadi Shelter Bebas Asap Karhutla

Terkini | idxchannel | Sabtu, 17 Oktober 2026 - 01:40
share

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah menyediakan tempat berlindung dengan kualitas udara bersih bagi masyarakat terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia mengusulkan pemerintah memanfaatkan gedung sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik lainnya sebagai shelter bebas asap untuk melindungi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai ruang perlindungan udara bersih atau Clean Air Shelters dengan dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap berbahaya.

"Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap," kata Charles, Jumat (16/10/2026).

Menurut Charles, pemerintah perlu segera menyediakan fasilitas tersebut karena paparan asap karhutla telah menimbulkan krisis kesehatan masyarakat.

"Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat. Bahkan rumah sendiri pun belum tentu bisa melindungi masyarakat dari paparan asap," ujarnya.

Dia juga mengklaim, masyarakat tetap berisiko terpapar asap meskipun berada di dalam rumah. Sebab, partikel PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi.

“Fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara terutama keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan,” katanya.

“Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak Clean Air Shelters,” ujar dia. 

Charles mengingatkan, perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh menunggu hingga kebakaran hutan dan lahan berhasil dipadamkan. Dia menilai pemerintah tetap berkewajiban melindungi warga dari paparan asap selama karhutla berlangsung.

"Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung," kata Charles.

(Dhera Arizona)

Topik Menarik