WFH untuk Pegawai Swasta, BUMN, dan BUMD Diatur SE Menaker, Segera Diumumkan
IDXChannel - Pemerintah secara resmi menetapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat yang dimulai pada 1 April 2026 besok. Namun, kebijakan untuk sektor swasta belum diputuskan dan bakal diatur lewat surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Hal itu disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global di Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026).
“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” kata Airlangga.
Airlangga menerangkan, pengaturan SE Menaker juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.“Pengaturan melalui surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” ujar dia.
Sementara itu, Menaker Yassierli menegaskan pengaturan WFH untuk pegawai swasta segera akan kita umumkan untuk teman-teman media dan publik.
“Terkait dengan surat edaran dan program optimasi energi di tempat kerja untuk swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita umumkan,” ujarnya.
Sebelumnya, penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara tersebut dilakukan setiap hari Jumat.
"Penerapan work form home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, skema WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri.
Airlangga menjelaskan, skema ini diterapkan dalam rangka efisiensi untuk menghadapi dinamika geopolitik.
"Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong budaya perilaku kerja yang lebih efisien produktif dan berbasis digital," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
