Bansos PKH dan Sembako Ramadan Tembus Rp15 Triliun, Gus Ipul Pastikan 85 Persen Sudah Tersalur

IDXChannel – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako telah dilakukan secara bertahap menjelang Ramadan 2026. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat penerima manfaat, khususnya yang beragama Islam, menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.

Hingga awal Ramadan, realisasi penyaluran bansos triwulan I-2026 tercatat telah melampaui 85 persen atau lebih dari Rp15 triliun. Untuk program PKH, pemerintah mengalokasikan bantuan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sepanjang tahun ini. Sementara itu, Bantuan Sembako dialokasikan kepada 18.250.000 KPM.

“Penyaluran PKH sampai saat ini untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret sudah mencapai 8.940.958 KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM senilai Rp9 triliun lebih atau 86,9 persen,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Meski demikian, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang membutuhkan waktu 1–2 bulan.

“Setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN. Sebagian besar belum memiliki rekening sehingga perlu proses burekol,” jelasnya.

Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bansos senilai Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. Penyaluran ditargetkan rampung pada akhir Februari 2026.

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Program ini mencakup bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan sosial ekonomi.

Total anggaran bansos adaptif yang disiapkan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran kedaruratan hampir Rp100 miliar telah tersalurkan. Saat ini, sekitar Rp600 miliar sudah tersedia di rekening untuk segera dicairkan, sementara sisanya masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Adapun rincian bantuan meliputi santunan ahli waris sebesar Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa (Rp15 juta per jiwa), bantuan isi hunian Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga (Rp3 juta per keluarga), serta jadup Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa (Rp15 ribu per jiwa).

Mekanisme penyaluran dilakukan bertahap dengan mengacu pada satu data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), yang kemudian ditetapkan melalui persetujuan Muspida, divalidasi, dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Intinya dari Rp2 triliun lebih, sekitar Rp600 miliar sudah siap salur dan sisanya masih dalam proses pengajuan tambahan anggaran,” pungkas Gus Ipul.

(Shifa Nurhaliza Putri)