Raja Abdullah II: Tidak Ada Keamanan di Timur Tengah Tanpa Tanah Air bagi Rakyat Palestina
Raja Yordania Abdullah II mengatakan bahwa tidak akan ada keamanan di kawasan Timur Tengah sampai hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air terpenuhi.
“Kami menegaskan kembali, berulang kali, bahwa tidak akan ada keamanan atau stabilitas di kawasan kita tanpa menjunjung hak rakyat Palestina atas tanah air mereka,” ujarnya saat pembukaan parlemen Yordania, dilansir Al Arabiya.
Yordania berbatasan dengan Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki. Negara ini telah lama mendukung solusi dua negara dan menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994.
“Meskipun ada seruan internasional untuk mengakhiri pelanggaran yang dilakukan Israel, bencana kemanusiaan di Gaza terus berlanjut, begitu pula serangan tanpa henti di Tepi Barat dan Yerusalem. Sementara itu, ambisi ekspansionis Israel tetap menjadi ancaman terbesar bagi masa depan dan harapan kawasan ini,” kata sang Raja.Pidato tersebut disampaikan beberapa hari setelah Israel mengadakan pemilihan umum legislatif, di mana partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih suara terbanyak namun tetap gagal mencapai mayoritas.
Pernyataan ini juga muncul di tengah ancaman konflik baru di kawasan yang lebih luas, dengan Iran bersumpah akan membalas jika Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan terhadap mereka.
Sebelumnya, Raja Yordania Abdullah II telah memerintahkan penilaian keamanan menyeluruh terkait cara pihak berwenang merespons tindakan teroris, serta menyerukan peninjauan kebijakan untuk memerangi ideologi ekstremis menyusul sebuah serangan terhadap gereja, demikian pernyataan pihak Istana Kerajaan.
Sang Raja menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk merespons serangan tersebut dengan tegas dan mengejar pihak yang bertanggung jawab, sembari meningkatkan upaya untuk memutus sumber-sumber ideologi ekstremis.
Raja Abdullah juga menyerukan penilaian komprehensif terhadap mekanisme yang digunakan dalam menangani tindakan teroris.Raja Yordania tersebut mendesak pihak berwenang untuk mengambil sikap tegas, dengan menginstruksikan mereka untuk “merespons dengan tegas dan menindak keras tanpa ampun.”
Ia juga menyerukan penuntutan terhadap siapa pun yang mendukung atau membenarkan serangan gereja tersebut, ungkap pihak Istana Kerajaan.
Kemudian, Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan pada hari Minggu bahwa Raja Abdullah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan apa yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) untuk Gaza.
Untuk pembaruan terkini mengenai konflik Israel-Palestina, kunjungi halaman khusus kami. Kementerian luar negeri menyatakan bahwa mereka saat ini sedang meninjau dokumen-dokumen terkait sesuai dengan prosedur hukum internal negara tersebut.
Dewan tersebut akan mengawasi tata kelola sementara di Gaza, wilayah yang telah berada dalam kondisi gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober.
