Tak Ada yang Raih Kemenangan Mutlak, Partai-partai Arab Jadi Penentu Masa Depan Israel

Berdasarkan penghitungan sekitar 72 persen suara oleh Komite Pemilihan Umum PusatI srael, blok Benjamin Netanyahu memperoleh 54 kursi, blok Eisenkot 48 kursi, dan partai-partai Arab 18 kursi.

Melansir Al Jazeera, perolehan kursi untuk masing-masing partai adalah: Likud – 27, Yashar – 21, Joint List – 12, Together – 11, Democrats – 8, Yisrael Beiteinu – 8, United Torah Judaism – 7, Shas – 7, Jewish Power – 7, Religious Zionism dan Zehut – 6, serta Ra’am – 6. Di Israel, partai-partai membentuk aliansi untuk menciptakan koalisi mayoritas. Belum pernah ada satu partai pun yang memenangkan suara mayoritas, sehingga negara ini selalu diperintah oleh koalisi.

Sebelumnya, di tengah penghitungan suara yang masih berlangsung, Perdana Menteri veteran Israel, Benjamin Netanyahu, tampak meraih hasil lebih baik dari prediksi banyak pihak, dengan partainya, Likud, muncul sebagai partai tunggal terbesar.

Blok pendukungnya—yang terdiri dari partai-partai ultra-nasionalis dan Yahudi ultra-Ortodoks—tampaknya belum mencapai ambang batas mayoritas 61 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 kursi. Namun, para analis mengingatkan bahwa situasi ini masih bisa berubah karena penghitungan awal cenderung mencakup wilayah-wilayah yang dikenal sebagai basis kuat kelompok sayap kanan.

Kebuntuan politik yang dramatis telah diprediksi secara luas saat warga Israel berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara—dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 77.

Dalam sistem politik Israel yang terfragmentasi, rival utama Netanyahu, mantan kepala militer Gadi Eisenkot, diperkirakan akan kesulitan menggalang mayoritas parlemen tanpa dukungan partai-partai yang dipimpin oleh kelompok minoritas Arab Israel. Berdasarkan hasil sementara, perolehan kursi mereka menyamai atau bahkan melampaui rekor jumlah kursi yang pernah mereka raih sebelumnya.Selama masa kampanye, sebagian besar partai oposisi Yahudi berjanji untuk tidak bekerja sama dengan daftar partai yang didominasi oleh kelompok Arab, dengan alasan kurangnya kesamaan nilai.

Akan tetapi, partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab di Israel bisa menjadi penentu jika pihak lain bersedia untuk berkoalisi dengan mereka. Dalam pemilihan kali ini, warga Arab Israel—yang sering mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina di Israel dan mencakup seperlima dari total populasi—tampak hadir memberikan suara dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hasil jajak pendapat setelah pemungutan suara di Israel menunjukkan tidak ada pemenang yang jelas, dengan blok pendukung Eisenkot bersaing sangat ketat melawan blok Netanyahu.

Banyak pihak memandang pemilihan ini sebagai momen krusial untuk menumbangkan pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel, yang dituduh telah memicu rasisme dan kebencian. Sebuah catatan penting dalam seluruh analisis saat ini adalah banyaknya surat suara melalui pos yang belum dihitung—yang sebagian besar merupakan suara dari tentara Israel—sehingga gambaran jelas mengenai hasil akhir kemungkinan baru akan diketahui dalam satu atau dua hari ke depan.

Semalam, baik Netanyahu maupun Eisenkot berbicara di hadapan para pendukung mereka, dengan berjanji akan membentuk pemerintahan berikutnya.

"Blok sayap kanan memiliki mayoritas yang jelas dan tegas di kalangan masyarakat Zionis, masyarakat Yahudi, dan semua pihak yang mendukung negara Yahudi. Itulah yang kini terlihat jelas. Mayoritas yang tegas," ujar sang Perdana Menteri kepada para pendukungnya yang sedang merayakan—meskipun ia belum secara resmi menyatakan kemenangan.

"Kita harus membentuk pemerintahan nasionalis sayap kanan yang kuat. Itulah yang harus dilakukan," tambahnya."Masyarakat telah memilih perubahan," ujar Eisenkot kepada partainya, Yashar, setelah hasil jajak pendapat keluar—yang sebagian besar awalnya lebih menguntungkan pihak oposisi. "Koalisi kegagalan ini telah kehilangan kepercayaan rakyat. Masyarakat Israel memilih agar Benjamin Netanyahu tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri."

"Saya akan bekerja sama dengan mitra-mitra saya untuk memastikan keputusan rakyat diwujudkan dalam bentuk pemerintahan Zionis: pemerintahan yang stabil dan bermanfaat bagi seluruh warga Israel. Dan ini harus dilakukan dengan cepat—karena itulah tuntutan saat ini, dan karena negara ini perlu dipersatukan kembali."

Terdapat perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel yang semakin terlihat jelas dalam pemilihan umum kali ini maupun pemilihan-pemilihan sebelumnya. Pemilu ini tidak hanya berfungsi sebagai referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu—yang saat ini menghadapi persidangan atas tuduhan korupsi yang ia bantah—tetapi juga sebagai penentu arah masa depan negara Israel.

Selama empat tahun terakhir, sang Perdana Menteri beserta mitra koalisinya telah membawa negara tersebut ke jalur yang sangat religius dan nasionalis. Sempat terjadi protes massal terkait rencana mereka untuk merombak sistem peradilan, tepat sebelum serangan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023—sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu serangkaian perang di Gaza, Lebanon, serta Iran.

Banyak warga Israel menginginkan negara mereka lebih berlandaskan pada nilai-nilai liberal dan sekuler.

Menariknya, empat tahun yang penuh gejolak ini tampaknya tidak banyak mengubah pola pemilihan suara masyarakat. "Dalam jajak pendapat, terlihat bahwa kekuatan relatif dari dua kubu utama—pro-Netanyahu dan anti-Netanyahu—kurang lebih seimbang," ujar Profesor Tamar Hermann, seorang pakar jajak pendapat dari Israel Democracy Institute, kepada saya tepat sebelum pemilihan umum berlangsung. "Banyak pihak menduga bahwa setelah peristiwa 7 Oktober, karier Netanyahu akan tamat atau bahkan ia akan digulingkan, namun ternyata hal itu tidak terjadi."

Sejak semalam, partai-partai utama di Israel telah memulai manuver politik yang sengit dalam upaya membentuk pemerintahan koalisi yang baru."Masing-masing kubu akan berusaha menarik anggota dari pihak lawan, menjajaki kemungkinan pembentukan pemerintahan minoritas, serta melakukan berbagai macam siasat politik," demikian penjelasan Yaakov Katz, seorang jurnalis sekaligus penulis senior asal Israel, mengenai proses tersebut. "Namun, upaya ini mungkin saja tidak membuahkan hasil, dan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk mengetahui apakah ada pihak yang benar-benar mampu [membentuk pemerintahan] untuk membentuk pemerintahan."

Para pemimpin partai besar biasanya berupaya merangkul partai-partai yang lebih kecil dengan menjanjikan posisi di kabinet, alokasi anggaran, atau kebijakan-kebijakan tertentu.

Kini, hal krusial yang perlu diamati adalah apakah pihak-pihak dalam "blok perubahan" bersedia mendobrak tabu dengan menjajaki kesepakatan politik bersama partai-partai Arab.

Selama masa kampanye, salah satu pemimpin blok tersebut—politisi sayap kanan Avigdor Lieberman—bahkan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan bergabung dalam pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Hal ini mencerminkan meningkatnya rasa tidak percaya dan permusuhan terhadap warga negara Arab sejak serangan 7 Oktober.

Dalam pertemuan saya baru-baru ini dengan Mansour Abbas, ketua Ra'am—salah satu dari dua daftar partai Arab—ia mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam pemerintahan mendatang, mengingat ia pernah menjadi bagian dari koalisi majemuk yang sempat melengserkan Netanyahu antara tahun 2021 dan 2022. Ia yakin bahwa calon mitra koalisi akan lebih terbuka untuk menjalin kerja sama setelah pemilihan umum usai.

"Ini adalah pertimbangan politik partai yang sudah lazim dan diketahui banyak orang. Semua politisi di Israel sering kali mengatakan satu hal sebelum pemilihan, namun berbicara dengan nada yang berbeda setelahnya," ujarnya. "Kami sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, jadi kami tidak terlalu memikirkannya."Sementara itu, Netanyahu beserta sekutunya telah melancarkan kampanye intensif untuk mendelegitimasi partai-partai Arab—dengan melabeli sesama warga negara tersebut sebagai ancaman dari dalam.

Lantas, apa langkah selanjutnya?

Setelah hasil akhir diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog—yang perannya lebih bersifat seremonial—pekan depan, ia akan berkonsultasi dengan seluruh pemimpin partai yang terpilih. Selanjutnya, ia akan meminta kandidat yang dianggap paling berpeluang membentuk koalisi untuk segera menyusun pemerintahan.

Jika kandidat tersebut gagal menggalang dukungan mayoritas dalam kurun waktu maksimal enam minggu, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak lain.

Jika setelah melalui berbagai negosiasi alot tidak ada satu pun pihak yang mampu membentuk koalisi pemerintahan, maka pemilihan umum baru akan digelar dalam beberapa bulan ke depan, dan seluruh proses ini akan diulang kembali.

Sementara itu, pemerintahan Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara, namun tanpa wewenang untuk menerapkan perubahan kebijakan yang bersifat mendasar.