Migran Myanmar Dipulangkan dari Malaysia ke Negara yang Dilanda Konflik

Hampir 1.500 migran Myanmar dari Malaysia tiba di tanah air mereka yang sedang dilanda konflik pada hari Minggu. Itu diungkapkan seorang pejabat Angkatan Laut Myanmar; mereka dipulangkan melalui skema repatriasi yang tidak transparan.

Tiga kapal yang membawa migran Myanmar telah bersandar di pangkalan Angkatan Laut Myanmar di Thanlyin tepat sebelum pukul 07.30 pagi, kata pejabat angkatan laut tersebut, yang identitasnya dirahasiakan oleh AFP karena ia tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada media.

Ratusan keluarga berkumpul sejak dini hari untuk menjemput kerabat mereka di luar pangkalan, tempat mobil, taksi, dan bus berjejer bersiap untuk membawa mereka pergi, demikian pantauan jurnalis AFP.

Kyaw Myint, 55 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia berada di sana untuk menjemput tiga cucunya yang telah menjalani masa penahanan di Malaysia selama satu setengah tahun, dan yang belum pernah ia temui selama enam tahun.

"Sejak mereka masuk penjara, kami kehilangan kontak dengan mereka," ujarnya.

Terdapat pula kekhawatiran bahwa anggota etnis Rohingya yang tertindas termasuk dalam kelompok yang dipulangkan tersebut—menyusul pengumuman repatriasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di tengah sentimen anti-Rohingya—namun hal ini belum terkonfirmasi.Tiga kapal Angkatan Laut Myanmar bertolak dari Malaysia pada hari Selasa dengan membawa 1.476 migran, menurut pemerintah Myanmar; ini merupakan gelombang pertama dari total 5.000 orang yang menurut Anwar telah disepakati untuk diterima kembali oleh Myanmar.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kondisi di Myanmar—yang dilanda perang saudara sejak kudeta militer tahun 2021—membuat kepulangan yang aman tidak dapat dijamin sebagaimana disyaratkan oleh hukum internasional.

"Kami tidak tahu bagaimana nasibnya nanti saat kembali ke Myanmar," ujar saudara perempuan berusia 25 tahun dari salah satu migran, yang sebelumnya memberi tahu keluarganya bahwa ia diperkirakan akan diberangkatkan dengan kapal-kapal tersebut.

"Kekhawatiran utama kami adalah keselamatannya saat tiba nanti tidak terjamin," ujarnya kepada AFP dari Malaysia, sembari meminta agar identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan setelah kehilangan kontak dengan saudaranya sebelum kapal-kapal itu berlayar.

Menyusul kudeta militer tahun 2021, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengecualikan Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi karena negara tersebut belum menunjukkan kemajuan berarti terkait Konsensus Lima Poin blok tersebut untuk mengakhiri permusuhan.

Dalam pertemuan pada bulan April 2021, seluruh pemimpin ASEAN mencapai konsensus mengenai situasi di Myanmar.

Kelima poin tersebut adalah:Pertama, penghentian segera kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog tersebut, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Media Malaysia melaporkan bahwa rombongan yang tiba itu mencakup 27 anak-anak dan 79 perempuan, sementara sisanya, sebanyak 1.370 orang, adalah laki-laki dewasa.

Etnis Rohingya merupakan kelompok terbesar di antara pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar yang berada di Malaysia, namun pemerintah Kuala Lumpur belum menanggapi pertanyaan AFP mengenai jumlah orang yang berada di dalam kapal tersebut.Anwar mengumumkan rencana pemulangan ini pada bulan Juli, hanya beberapa hari setelah penahanan lebih dari 100 pencari suaka Rohingya di Kuala Lumpur di tengah meningkatnya sentimen xenofobia terhadap pengungsi, khususnya etnis Rohingya, di Malaysia.

Kabar mengenai pemulangan ini memicu kekhawatiran luas, mengingat anggota kelompok etnis tersebut melarikan diri dari Myanmar secara massal menyusul tindakan keras militer yang dimulai pada tahun 2017—sebuah tindakan yang menurut para ahli hak asasi manusia dikategorikan sebagai genosida.

Pihak Malaysia menegaskan bahwa seluruh orang yang dipulangkan telah menyetujui repatriasi sukarela dari pusat-pusat penahanan; menurut Myanmar, mereka telah menjalani masa hukuman atas pelanggaran aturan imigrasi.

Namun, organisasi pemantau seperti Fortify Rights melaporkan kondisi yang memprihatinkan di fasilitas-fasilitas penahanan tersebut.

Badan pengungsi PBB menyatakan pada pekan lalu bahwa staf mereka tidak diizinkan menemui orang-orang yang dipulangkan untuk memastikan apakah keputusan para migran tersebut "benar-benar diambil secara bebas dan dengan informasi yang memadai".

Televisi pemerintah Myanmar telah menayangkan rekaman perjalanan pulang para migran tersebut, yang memperlihatkan mereka mengikuti sesi senam aerobik di geladak kapal serta mengenakan kaus bertuliskan: "Selamat kembali ke tanah air".

Malaysia telah melangkah maju dengan rencana untuk memulangkan kelompok kedua yang terdiri dari lebih dari 3.500 migran.Para migran telah "membebani keuangan negara secara signifikan, memicu krisis sosial yang serius, dan menciptakan ancaman keamanan nyata bagi rakyat Malaysia," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri.

Pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, diperkirakan akan segera mengunjungi Malaysia untuk membahas rencana tersebut.

Bulan lalu, Myanmar berjanji bahwa pemulangan akan berlangsung secara "aman dan bermartabat".

Namun, Yap Lay Sheng, seorang spesialis hak asasi manusia senior di Fortify Rights, mengatakan kepada AFP: "Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana rezim tersebut akan memperlakukan mereka yang dipulangkan."

Myanmar juga sedang dilanda kekerasan; 50 orang tewas pada akhir bulan lalu akibat serangan udara militer yang menyasar sebuah pasar di negara bagian Rakhine bagian barat.

Perang saudara sejauh ini telah menewaskan lebih dari 100.000 orang, menurut lembaga pemantau ACLED.

"Ini bukan saatnya untuk memulangkan siapa pun secara paksa ke negara yang sedang dilanda pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang berat," ujar Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, pada hari Selasa, dilansir CNA.