Menkeu Israel Serukan Perang di Tepi Barat, Otoritas Palestina Marah Besar

Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan bahwa komentar terbaru Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich "merupakan seruan eksplisit untuk memperluas perang genosida, pengusiran, dan aneksasi di Tepi Barat".

Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa militer Israel harus "berperang" di Tepi Barat yang diduduki dan mengulangi apa yang telah mereka "lakukan di Gaza".

Menggunakan istilah alkitabiah untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki, menteri tersebut mengatakan kepada Ynet News dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu bahwa Israel perlu "berperang di Yudea dan Samaria, melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Gaza, serta membubarkan Otoritas Palestina, yang merupakan otoritas teror".

Smotrich menanggapi pertanyaan tentang bagaimana Israel harus mengatasi meningkatnya "ketegangan keamanan" di Tepi Barat yang diduduki. Di wilayah tersebut, kekerasan Israel terhadap warga Palestina terus meningkat sejak meletusnya perang genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023, namun serangan-serangan tersebut semakin intensif tahun ini.

"Kita perlu menegaskan kepada" pasukan Israel, ujarnya, "Sama seperti kalian melumpuhkan Hamas di Gaza, tidak boleh ada infrastruktur teror di Yudea dan Samaria." "Tidak ada teroris, tidak ada senjata, tidak ada terowongan."

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat lebih dari 1.330 serangan yang melibatkan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat dari bulan Januari hingga akhir Juli—rata-rata enam serangan per hari—yang merupakan tingkat tertinggi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir.

Berbagai kelompok pemukim, yang sering kali didukung atau dilindungi oleh tentara Israel, telah menyerang warga Palestina dengan berbagai cara, termasuk penembakan, pengepungan rumah, dan bentuk kekerasan komunal lainnya yang oleh para ahli digambarkan sebagai "pogrom" (serangan kekerasan massal yang terorganisir).

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa para pemukim semakin banyak yang dipersenjatai dengan senjata standar militer dan mengenakan seragam militer saat melakukan serangan, sehingga mengaburkan batas antara pemukim dan tentara.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kemudian pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bahwa komentar Smotrich tersebut muncul dalam konteks kebijakan pemerintah Israel yang mencakup pembunuhan dan pengusiran warga Palestina, serta perluasan permukiman ilegal, penyitaan tanah, dan upaya untuk memaksakan aneksasi dengan kekerasan. Pernyataan tersebut juga memperingatkan bahwa sikap diam dunia internasional yang terus berlanjut terhadap pernyataan dan kebijakan provokatif Israel mendorong pemerintah Israel untuk melanjutkan rencananya, serta berisiko memicu ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut.

Komentar ini muncul saat otoritas Israel mengumumkan penutupan akses militer secara menyeluruh di wilayah pendudukan Tepi Barat, dengan alasan perayaan hari raya Yahudi, Sukkot. Pembatasan ketat terhadap pergerakan warga Palestina ini akan tetap berlaku hingga 3 Oktober.

Sementara itu, di wilayah pendudukan Yerusalem Timur, ratusan warga Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa di bawah pengawalan ketat polisi Israel pada hari Minggu.

Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa warga Israel tersebut memasuki kompleks masjid melalui Gerbang Maroko dan melakukan ritual Talmud, sementara pasukan Israel memperketat pembatasan di sekitar masjid dan di seluruh kawasan Kota Tua Yerusalem.