Persatukan Syiah dan Sunni, Irak Usulkan Pembentukan Dewan Keamanan dengan Iran dan Arab Saudi

Irak mengusulkan pembentukan dewan koordinasi keamanan terpadu bersama Iran dan Arab Saudi guna membangun kembali kepercayaan di antara kedua rival regional tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional Qasim al-Araji mengatakan kepada televisi pemerintah pada hari Minggu bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai "krisis kepercayaan" antara Teheran dan Riyadh.

Melansir Al Jazeera, langkah ini menyusul klaim Arab Saudi pada 27 Juli bahwa mereka telah menghancurkan pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan dari Irak dan menargetkan fasilitas minyak; Riyadh menuding kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran sebagai pelakunya. Perdana Menteri Irak telah memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut.

Belum ada tanggapan segera dari Arab Saudi maupun Iran terkait usulan keamanan ini.

Pada 3 Juni, militer Irak mengumumkan pembentukan komite yang bertugas menempatkan persenjataan di bawah kendali negara. Ini merupakan tantangan lama di tengah keberadaan faksi-faksi bersenjata yang beroperasi baik di dalam maupun di luar *Popular Mobilisation Forces* (PMF)—sebuah kelompok payung paramiliter yang diakui negara dan mencakup banyak faksi yang berafiliasi dengan Iran.

Terkait keamanan dalam negeri, al-Araji mengatakan bahwa rencana penarikan pasukan koalisi pimpinan AS pada 30 September menandai titik awal untuk secara bertahap menempatkan seluruh persenjataan di bawah kendali negara. Ia menyerukan adanya konsensus mengenai pelucutan senjata faksi-faksi dan pemisahan partai politik dari PMF, sembari tetap melindungi hak-hak para pejuang.

Presiden Nizar Amidi beberapa hari lalu menyatakan bahwa hanya tersisa dua atau tiga faksi yang belum menyerahkan senjata, seraya mengungkapkan harapan bahwa dialog akan dapat menyelesaikan masalah yang "sangat kompleks dan saling terkait" ini.

Sementara itu, Irak akan memulai upaya terakhir untuk secara bertahap menempatkan senjata yang dipegang oleh faksi-faksi bersenjata di bawah kendali negara setelah jadwal kepergian koalisi internasional pada 30 September. Penasihat Keamanan Nasional Qasim al-Araji menggambarkan langkah ini sebagai "keputusan strategis Irak" yang akan dilaksanakan melalui dialog, bukan konfrontasi.

Al-Araji mengatakan kepada kantor berita pemerintah, *Iraqi News Agency*, pada hari Minggu bahwa pemerintah serius untuk memutus hubungan antara partai politik dan brigade-brigade *Popular Mobilisation Forces* (PMF), seraya menambahkan bahwa dialog yang sedang berlangsung telah membuahkan hasil positif."Senjata milik faksi-faksi tersebut akan menjadi kekuatan bagi negara dan tidak akan diserahkan kepada pihak eksternal mana pun," ujar Araji, seraya menambahkan bahwa seluruh kekuatan politik sepakat bahwa keputusan mengenai perang dan damai sepenuhnya berada di tangan negara. Araji mengatakan: "30 September adalah tanggal yang ditetapkan untuk kepergian Koalisi Global, bukan tenggat waktu penyerahan senjata."

Sejauh ini, beberapa faksi yang berafiliasi dengan Iran menentang proses tersebut. Kataib Hezbollah mengaitkan pelucutan senjata mereka dengan kepergian pasukan AS dan pasukan asing lainnya, serta mengajukan syarat agar pasukan Turki meninggalkan Irak utara dan pasukan Peshmerga (pasukan Kurdi) dibubarkan.

Araji menyatakan bahwa "faksi-faksi tersebut bukanlah musuh negara, melainkan bagian darinya." Ia menegaskan bahwa konfrontasi merupakan "garis merah" bagi pemerintah dan bahwa Baghdad akan menjamin hak-hak para pejuang PMF setelah senjata diserahkan.

Upaya memusatkan kendali atas persenjataan ini dilakukan saat Irak bersiap menghadapi penarikan misi koalisi internasional pimpinan AS bulan depan—sebuah tuntutan lama dari faksi-faksi pro-Iran yang telah memegang kekuatan militer signifikan sejak masa pertempuran melawan ISIL (ISIS).