Kampanye pemilihan umum parlemen Israel sedang berlangsung sengit; para politisi gencar menonjolkan kemampuan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh negara di kawasan tersebut.

Namun, fokus pada perang dan persepsi adanya ancaman eksistensial dari musuh-musuh tersebut menutupi fakta bahwa hanya sedikit kandidat utama dalam pemilu bulan Oktober yang membahas biaya sangat besar akibat berbagai konflik yang dihadapi negara itu, serta bagaimana mereka berencana menanganinya.

Bukan Hanya Perang, Utang yang Membengkak Jadi Pemicu Kehancuran Israel

1. Uang Dihabiskan untuk Perang yang Mahal

Dalam laporan tahun 2025, bank sentral Israel memperkirakan bahwa dana sebesar 350 miliar shekel (USD118 miliar ) telah dihabiskan untuk perang di Gaza, Lebanon, Suriah, dan wilayah lainnya antara tahun 2023 dan 2026; angka ini belum termasuk biaya perang melawan Iran yang dimulai pada akhir Februari.

Pada bulan April, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tambahan dana sebesar 35 miliar shekel (ISD11,8 miliar) telah dikeluarkan untuk konflik tersebut. Menurut laporan Bank of Israel, belanja pertahanan Israel saja mencapai 249 miliar shekel (USD84 miliar)—dan angka ini menyedot porsi ekonomi yang kian besar, hampir dua kali lipat dari 5,2 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023 menjadi lebih dari 8 persen pada tahun 2024.

Hal-hal tersebut turut menyebabkan utang nasional Israel melonjak. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa utang tersebut berada di kisaran 1,4 triliun shekel (US$480 miliar), meningkat dari 1,07 triliun shekel (USD365 miliar) sebelum Oktober 2023."Sayangnya, tidak ada keuntungan elektoral sama sekali dalam membahas ekonomi," ujar Yossi Mekelberg, seorang Associate Fellow di Chatham House. "Hal itu tidak akan mengubah perolehan kursi parlemen, bahkan untuk beberapa kursi sekalipun. Tidak banyak pemahaman mengenai cara kerja utang, atau bahkan besarnya biaya untuk melayani utang tersebut. Sebaliknya, para politisi berasumsi bahwa pemilih jauh lebih tertarik mendengar retorika nasionalistik yang umum, sehingga itulah yang mereka sajikan."

2. Pajak Terus Digenjot

Utang Israel membengkak akibat operasi militer pemerintah dan kini harus dibayar oleh kas negara yang berada di bawah tekanan yang kian berat.

Meskipun penerimaan pajak mencapai rekor tertinggi sebesar 509,3 miliar shekel (USD172,6 miliar) pada tahun 2025—naik 12 persen dibandingkan tahun 2024—biaya pertahanan dan biaya layanan utang Israel secara keseluruhan meningkat lebih cepat lagi. IMF memperingatkan bahwa batas atas defisit anggaran tahun 2026 terlalu tinggi untuk dapat menurunkan tingkat utang.

Bersamaan dengan fenomena eksodus tersebut, terdapat isu yang sangat kontroversial mengenai populasi ultra-Ortodoks Israel yang terus meningkat. Karena dibebaskan dari wajib militer dan bergantung pada sistem kesejahteraan negara yang dermawan, rumah tangga ultra-Ortodoks—atau kaum Haredi—menerima rata-rata bersih hampir 6.000 shekel (USD2.000) per bulan dari negara. Hanya sedikit lebih dari separuh pria Haredi yang memiliki pekerjaan; angka ini jauh di bawah rata-rata nasional.

Rumah tangga non-Haredi membayar pajak yang nilainya diperkirakan sekitar 8.800 shekel (USD2.980) lebih tinggi setiap bulannya dibandingkan dengan manfaat yang mereka terima kembali.

Pendapatan pajak Israel harus menutupi biaya layanan utang pemerintah yang terus meningkat—sebuah beban yang telah lama diupayakan untuk dikendalikan oleh berbagai pemerintahan selama beberapa dekade. Sejak perang tahun 1973—di mana utang melonjak hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 284 persen dari PDB pada tahun 1984—pemerintah Israel yang berganti-ganti terus berupaya membatasi jumlah pinjaman mereka, ujar Michael Ben-Gad, seorang profesor ekonomi di City St George’s, University of London."Proyeksi jangka panjang untuk utang Israel [sebagai persentase terhadap PDB] berfluktuasi antara sekitar 67 persen hingga 70 persen [dibandingkan dengan sekitar 60 persen sebelum Oktober 2023], dan hal ini mengkhawatirkan," ujarnya. "Angka tersebut terus meningkat akibat perang, dan rencana peningkatan belanja pertahanan mengisyaratkan bahwa utang akan terus bertambah kecuali jika ada kenaikan pajak atau pemotongan belanja sektor sipil," katanya. "Utang ini perlu dibatasi, yang sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan di luar situasi darurat," ujarnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi Terus Melemah

Meskipun memiliki cadangan yang sangat besar, Bank of Israel tetap merasa khawatir, lanjut Ben-Gad. "Situasi ini tidak berkelanjutan," kata ekonom tersebut, seraya menambahkan bahwa terlepas dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, para politisi perlu menaikkan pajak untuk menutupi biaya pengelolaan utang.

Namun, hanya sedikit yang menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal tersebut, tambah Ben-Gad, seraya menyoroti proyeksi anggaran pertahanan yang terus melonjak demi menghadapi ancaman di masa depan.

"Tidak ada yang benar-benar membahas biayanya," kata Ben-Gad. "Satu-satunya pihak yang menyinggung soal ekonomi adalah [pemimpin Partai Demokrat, Yair] Golan, namun saat membahasnya, ia biasanya lebih fokus pada biaya hidup dan pengurangan kesenjangan kekayaan, bukan soal perpajakan."

Terlepas dari biaya perang yang sangat besar, ekonomi Israel tetap diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen tahun ini. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh sektor teknologi mutakhir Israel—khususnya investasi di bidang keamanan siber—serta sektor pertahanan. Ben-Gad menyebut sektor pertahanan tidak hanya diuntungkan oleh kontrak pemerintah yang bernilai besar, tetapi juga "menghasilkan semakin banyak pendapatan ekspor, terutama untuk sistem pertahanan anti-rudal."

4. Utang Swasta Juga Membengkak

Pada bulan April, harian bisnis Israel Calcalist melaporkan bahwa meskipun secara administratif terlihat ada investasi besar-besaran, pemerintah Israel ternyata masih memiliki utang sebesar USD3,5 miliar kepada perusahaan kontraktor pertahanan swasta di negara tersebut.

"Perusahaan seperti [raksasa pertahanan Israel] Elbit Systems memang sangat nasionalis dan berhaluan kanan, namun pada akhirnya mereka tetaplah perusahaan yang memiliki pemegang saham dan investor," ujar ekonom politik Shir Hever, merujuk pada penurunan harga saham perusahaan pertahanan tersebut setelah besarnya tunggakan pembayaran pemerintah terungkap.

"Ketika pemerintah mulai berbicara soal pelunasan utang dalam jangka waktu sepuluh tahun, hal itu tetap berdampak buruk bagi mereka." Hever juga memperingatkan adanya risiko terhadap kemampuan Israel dalam melunasi utangnya melalui penjualan obligasi pemerintah di Eropa. Mengingat Israel bukan anggota Uni Eropa, proses tersebut sebelumnya dilakukan melalui perantara seperti Luksemburg dan Irlandia. Namun, kini muncul tekanan politik yang semakin besar untuk menghentikan bantuan tersebut akibat tindakan genosida Israel di Gaza.

"Bisa jadi negara Uni Eropa lain akan mengambil alih peran sebagai perantara bagi Israel," ujar Hever, seraya menyebut Jerman sebagai pihak yang paling mungkin mengisi peran tersebut. "Namun, hal itu mungkin saja tidak terjadi, dan konsekuensinya akan sangat drastis. Pada dasarnya, Israel berisiko mengalami gagal bayar utang, yang berarti mereka tidak akan bisa lagi meminjam uang. Intinya, mereka tidak akan mampu lagi membiayai pembelian senjata."