Tak Ada Dana dari Para Donor, BoP Gaza Bentukan Trump Terancam Runtuh

Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menghadapi krisis yang semakin dalam setelah dana rekonstruksi resminya gagal menerima uang dari para donor, meskipun telah dijanjikan dukungan sebesar USD17 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru apakah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) ini hanyalah proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang didirikan untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, “Tidak ada uang yang disetorkan.” Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan USD7 miliar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan USD10 miliar dana dari AS.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan.

Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” dan para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza.

Kontribusi Maroko sebesar USD20 juta dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang, dan gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar USD100 juta dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, dengan program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan.Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar USD1,2 miliar pengeluaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada uang yang diberikan kepada dewan dan “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut.

Dana tambahan sebesar USD50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal.

Presiden telah menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling penting” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi yang muluk-muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah. Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari USD70 miliar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?”

Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.

Baca juga: Pakar Sebut Dewan Perdamaian Hanyalah Fiksi, Israel Terus Serang Gaza dan Lebanon