Israel dan Rusia Masuk Blacklist PBB terkait Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zionis Murka

Pasukan Israel dan Rusia telah ditambahkan ke daftar hitam (blacklist) PBB terkait kekerasan seksual dalam konflik. Ini terungkap dari laporan PBB yang ditinjau oleh AFP.

Daftar yang diterbitkan setiap tahun oleh PBB ini mencakup puluhan kelompok negara dan non-negara yang diduga secara kredibel telah terlibat secara sistematis dalam kekerasan seksual di negara-negara seperti Sudan, Haiti, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Suriah, dan Mali.

Baca Juga: Israel Gunakan Peti Mati sebagai Alat Penyiksaan terhadap Tahanan Palestina

Agustus lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Israel dan Rusia tentang kemungkinan dimasukkannya mereka ke dalam daftar tersebut.

Meskipun ada peringatan tersebut, laporan itu menyatakan bahwa "insiden dan pola kekerasan seksual terus didokumentasikan oleh PBB" dalam perang di Ukraina dan di wilayah Palestina yang diduduki.

Para penyelidik PBB menghadapi "penolakan akses yang berkelanjutan" dari pihak berwenang di kedua negara tersebut, menurut laporan tersebut sebelum diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB."Mengenai Israel, pada tahun 2025, pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel dan Wilayah Palestina yang Diduduki terus didokumentasikan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Laporan itu mencatat bahwa kasus-kasus yang diverifikasi oleh PBB menunjukkan tren selama beberapa tahun tetapi tidak “komprehensif” mengingat penolakan akses ke pusat-pusat penahanan Israel.

Akibatnya, pada tahun 2025, PBB mengonfirmasi beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak tahun 2023, “termasuk sebagai bentuk penyiksaan" terhadap 14 pria, tujuh wanita, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pelanggaran ini termasuk pemerkosaan dengan benda, pemerkosaan berkelompok, kekerasan fisik terhadap alat kelamin, pemaksaan telanjang, dan penggeledahan tubuh yang dilakukan tanpa alasan keamanan yang jelas.

Para pelaku diidentifikasi oleh PBB sebagai anggota militer, pasukan keamanan, dan dinas penjara Israel.

"Kebrutalan Ekstrem"

Rezim Zionis Israel mengecam keputusan Guterres, yang menurut mereka “memalukan dan tidak masuk akal”. Israel menyebut laporan itu sebagai upaya untuk “menciptakan simetri palsu” dengan Hamas, yang juga sudah ada dalam blacklist.

“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam sebuah unggahan di X, menandakan pembekuan hubungan Israel dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB hingga akhir masa jabatan Guterres pada 31 Desember 2026.

Danon juga menolak bahwa PBB telah ditolak aksesnya, menegaskan bahwa perwakilannya telah diundang untuk melakukan investigasi di Israel. "Tetapi memilih untuk tidak datang; mereka memilih untuk melanjutkan kampanye melawan Israel," katanya, yang dilansir AFP, Jumat (29/5/2026).

Mengenai Rusia, laporan tersebut menyoroti kekerasan seksual di wilayah Ukraina yang diduduki dan di dalam Rusia sendiri, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan layanan penjara, khususnya terhadap tawanan perang, yang memberikan kesaksian setelah pembebasan mereka.

Berdasarkan data dari Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina, laporan tersebut menyebutkan 310 kasus kekerasan seksual terkait konflik, termasuk pemerkosaan, mutilasi genital, dan sengatan listrik, yang sebagian besar dilakukan terhadap laki-laki.Ukraina, meskipun tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetap menghadapi kritik. Laporan itu mencatat 31 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina, khususnya terhadap tawanan perang.

Namun, sebagian besar insiden ini terjadi sebelum tahun 2025, kata laporan itu, mencatat bahwa pemerintah telah memperkuat undang-undang dan mengizinkan PBB untuk melakukan investigasi.

Secara lebih luas, laporan itu menyesalkan peningkatan yang "signifikan" dalam kekerasan seksual terkait konflik pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024—kekerasan yang "ditandai dengan kebrutalan ekstrem dan sebagian besar menargetkan perempuan dan anak perempuan."

Rusia sejak tahun 2023 dan Israel sejak tahun 2024 juga masuk dalam "daftar memalukan" tahunan PBB lainnya yang sangat dipublikasikan mengenai kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik.