China Jadi Sorotan dalam Studi tentang Troll Army dan Propaganda Digital

Praktik penggunaan “troll army” atau pasukan siber untuk memengaruhi opini publik dinilai semakin menjadi instrumen penting dalam propaganda politik di era digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Rajib Nandy, Associate Professor Ilmu Komunikasi dan Jurnalisme dari University of Chittagong, yang menyoroti bagaimana rezim otoriter menggabungkan narasi nasionalisme dengan strategi penyebaran disinformasi dan polarisasi di ruang digital.

Baca Juga: Robohkan Firewall Besar China, Aktivis Wuhan Cari Suaka ke Belanda

Menurut Nandy, media sosial kini menjadi arena utama dalam membentuk opini publik, di mana diskursus rasional sering kali tergeser oleh narasi yang dibentuk melalui pengulangan, emosi, dan manipulasi.

“Troll army tidak lagi hanya berfungsi untuk membungkam kritik, tetapi juga menciptakan suasana permusuhan kolektif yang terorganisasi,” ucapnya, dikutip dari Daily Times of Bangladesh, Kamis (2/4/2026).

Melalui aktivitas terkoordinasi di platform digital, kelompok ini disebut mampu mengarahkan percakapan publik serta melemahkan suara yang berseberangan.

Dia menilai fenomena tersebut berkembang secara global, seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik.

Baca Juga: Kebocoran 100.000 Dokumen Ungkap Ekspor Sistem Sensor Internet China

China sebagai Contoh Utama

Dalam analisanya, Nandy menyebut China sebagai salah satu contoh paling kompleks dalam pengelolaan ruang digital.

Dia merujuk pada keberadaan jaringan komentator pro-pemerintah yang dikenal sebagai “50 Cent Party” atau Wumao Dang, yang disebut berjumlah sangat besar dan berperan dalam memperkuat narasi negara.

“Aktivitas kelompok ini tidak hanya menanggapi kritik, tetapi juga mengarahkan diskusi publik dengan memperbanyak konten positif atau tidak relevan untuk mengalihkan perhatian dari isu sensitif,” tutur Nandy.

Strategi ini dinilai menciptakan kesan konsensus publik, sekaligus meminggirkan pandangan yang berbeda.

Nandy juga menyoroti struktur internet di China yang memperkuat kontrol terhadap informasi.

Sistem yang dikenal sebagai “Great Firewall” membatasi akses pengguna terhadap platform global seperti Facebook, X, dan YouTube, serta menggantikannya dengan platform domestik seperti WeChat, Weibo, dan Douyin.Platform-platform tersebut beroperasi di bawah regulasi ketat, dengan moderasi konten yang melibatkan sistem otomatis dan intervensi manusia.

Dia menyebut sejumlah isu sensitif, seperti Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Tiananmen, berada dalam pengawasan ketat.

Pengguna yang melanggar batas yang ditetapkan berisiko menghadapi pembatasan akun hingga pengawasan lebih lanjut.

Adaptasi Pengguna Digital

Meski demikian, Nandy mencatat bahwa pengguna internet di China tetap berupaya mengekspresikan pendapat melalui cara tidak langsung, seperti penggunaan metafora, satire, dan bahasa tersirat.

Namun, bentuk ekspresi ini dinilai rentan karena mekanisme pengawasan terus berkembang.

Menurut Nandy, pola perilaku terkoordinasi juga terlihat dalam diskusi terkait isu sensitif, seperti perlakuan terhadap komunitas Uyghur.“Narasi kritik kerap direspons dengan framing sebagai campur tangan asing atau disinformasi, melalui respons daring yang terorganisasi,” sebut Nandy.

Fenomena ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan negara, kontrol digital, dan partisipasi massa dalam membentuk opini publik.

Nandy menilai model ini tidak terbatas pada satu negara, melainkan mulai diamati dan, dalam beberapa kasus, diadopsi oleh aktor politik di berbagai negara.

Dia juga menyoroti peran algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten yang memicu emosi dan polarisasi.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara opini publik yang organik dan yang terbentuk secara terkoordinasi.

Relevansi bagi Negara Berkembang

Dalam konteks negara berkembang seperti Bangladesh, Nandy menilai fenomena ini menjadi peringatan sekaligus refleksi.Dia menyebut praktik pelecehan daring terkoordinasi, disinformasi, dan mobilisasi politik digital mulai terlihat dalam dinamika politik domestik.

Menurutnya, penggunaan nasionalisme dan platform digital untuk kepentingan politik jangka pendek dapat berdampak terhadap stabilitas sosial dan institusi demokrasi dalam jangka panjang.

Nandy menekankan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga etika dan politik.

Dia menyebut pentingnya peningkatan literasi digital, akuntabilitas platform, serta budaya diskusi yang sehat.

Selain itu, dia juga menilai perlunya komitmen dari aktor politik untuk tidak memanfaatkan ruang digital sebagai alat polarisasi dan manipulasi.

“Di tengah meningkatnya kompleksitas ruang digital, kemampuan untuk mengenali sumber informasi dan memahami dinamika di baliknya menjadi semakin penting,” tutup Nandy.