HRW Sebut China Lakukan Represi Lintas Negara terhadap Uyghur

Otoritas China telah berupaya menekan dua aktivis etnis Uyghur yang tinggal di Paris, termasuk dengan meminta salah satu dari mereka memata-matai diaspora Uyghur di Prancis. Demikian laporan dari Human Rights Watch (HRW).

Mengutip dari situs HRW, Jumat (20/2/2026), kasus tersebut menyoroti meningkatnya pelecehan oleh pemerintah China terhadap para kritikus di luar negeri dan anggota komunitas diaspora, tindakan abusif di luar wilayah China yang dikenal sebagai “represi transnasional".

Baca Juga: Nowruz dan Identitas Uighur: Tradisi yang Bertahan di Tengah Penindasan

“Pemerintah China berupaya membungkam suara-suara kritis Uyghur di Prancis melalui paksaan, intimidasi, dan pengawasan,” kata Yalkun Uluyol, peneliti China di HRW.

“Otoritas Prancis harus memberikan bantuan yang lebih baik kepada komunitas Uyghur untuk melawan intimidasi dan pengawasan Beijing dengan menyelidiki sepenuhnya insiden-insiden ini dan mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.

Pada 15 Januari 2026, seorang pria yang mengaku sebagai pejabat dari Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, menelepon Abdurahman Tohti (37) dan mencoba menekannya untuk memantau aktivitas komunitas Uyghur di Prancis. Pada 19 Januari, penelepon yang sama—yang percakapannya direkam dan dipublikasikan—menghubungi Mirkamel Tourghoun (42) dan menuntut agar dia menghentikan aktivitasnya.

Baca Juga: Dugaan Pengambilan Paksa Organ di China Jadi Sorotan, G-7 Diminta BertindakTohti mengatakan penelepon tersebut memintanya memantau kegiatan Institut Uyghur Eropa (Institut Ouïghour d'Europe)—yang bekerja untuk membela hak-hak Uyghur, melestarikan bahasa dan budaya Uyghur, serta mendukung diaspora Uyghur di seluruh Eropa.

Pada 20 Januari, institut tersebut dijadwalkan menggelar upacara pembukaan kantor pusat barunya di Paris. Dilnur Reyhan, akademisi Uyghur terkemuka yang mendirikan institut tersebut, menuduh Kedutaan Besar China juga telah menekan otoritas lokal Prancis yang diundang agar tidak menghadiri acara tersebut.

Tohti mengatakan penelepon itu menunjukkan pengetahuan rinci tentang kehidupannya di Paris dan mengeklaim telah berbicara dengan beberapa orang tentang dirinya.

"Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda sangat merindukan keluarga Anda dan karena itu saya pikir Anda mungkin membutuhkan bantuan," kata penelepon tersebut kepada Tohti.

"Saya bisa mengizinkan Anda berbicara dengan keluarga Anda, bahkan mempertemukan Anda kembali dengan mereka di luar negeri," lanjutnya.

Tohti meninggalkan Xinjiang pada 2013 dan telah tinggal di Prancis dengan status pengungsi sejak 2022. Dia tidak memiliki kontak dengan keluarganya sejak 2016, awal dari Kampanye Strike Hard yang abusif oleh pemerintah China di wilayah tersebut.Pada Juni 2025, dia memperoleh informasi kredibel bahwa ayah, ibu, istri, dan saudara perempuannya semuanya dijatuhi hukuman penjara antara 20 hingga 25 tahun atas tuduhan “menghasut kebencian etnis dan diskriminasi etnis", sebuah tuduhan yang tidak jelas yang digunakan otoritas Xinjiang untuk menghukum ekspresi damai identitas Uyghur.

Hingga kini, Tohti masih tidak memiliki informasi tentang dua anaknya, yang diyakini telah ditahan selama satu dekade di panti asuhan milik negara, maupun tiga saudara kandung lainnya.

Tekanan terhadap Aktivis Uyghur

Tourghoun adalah seorang musisi, pembuat film, dan aktivis Uyghur yang datang ke Prancis sebagai mahasiswa pada 2005 dan kemudian mengajukan suaka setelah otoritas China menahan dan menginterogasinya karena melakukan perekaman di kota Kashgar, Xinjiang, segera setelah Olimpiade Beijing 2008.

Pria yang meneleponnya pada 19 Januari mencoba membuatnya mempertimbangkan kembali aktivitasnya.

“Anda sudah berada di titik terendah…Bagaimana jika kami menghilangkan semua tekanan [politik] ini, dan mengizinkan Anda kembali untuk bertemu orang tua Anda? Apakah Anda memiliki rencana seperti itu?” Ujar pria itu.

Tourghoun, yang merekam percakapan tersebut dan mengunggahnya secara online, mengatakan bahwa otoritas Xinjiang sebelumnya “memaksa keluarga saya menangis melalui telepon sambil meminta informasi tentang Uyghur lain dan menyuruh saya menghentikan aktivitas serta mematuhi pemerintah.”Dia mengatakan menolak tawaran pejabat tersebut untuk memulihkan komunikasi dengan keluarganya karena dia ingin “mengakhiri penyiksaan psikologis ini.”

Human Rights Watch telah meminta komentar terkait situasi ini kepada Kedutaan Besar China di Paris dan Kementerian Dalam Negeri Prancis, namun belum menerima tanggapan.

Pada Oktober 2025, menyusul pengaduan oleh Kedutaan Besar China, pengadilan Prancis memvonis Dilnur Reyhan bersalah atas tuduhan “merusak properti publik” setelah dia dilaporkan melemparkan cat merah ke spanduk milik Kedutaan Besar China dalam sebuah festival musik dekat Paris.

Pada Juli 2025, otoritas China menangkap Tara Zhang Yadi, seorang mahasiswa China yang sebelumnya belajar di Prancis, saat dia kembali ke China. Dia menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara, atau hingga 15 tahun jika dianggap sebagai pemimpin, atas tuduhan “menghasut orang lain untuk memecah negara dan merusak persatuan nasional" karena dia mengadvokasi hak-hak Tibet saat berada di Prancis.

Pada Januari 2025, badan intelijen domestik Prancis mengeluarkan memo yang mengidentifikasi represi transnasional sebagai ancaman keamanan nasional yang merusak hak-hak orang yang tinggal di Prancis dan menyatakan hal itu akan menjadi prioritas pemerintah.

Sikap G7

Pada Juni 2025, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan tentang represi transnasional yang mendesak pemerintah negara tuan rumah untuk “melakukan penyelidikan sistematis dan membangun mekanisme yang efektif” guna melawan praktik tersebut. Di bulan yang sama, para pemimpin negara demokrasi industri Kelompok Tujuh (G7) mengeluarkan pernyataan bersama tentang represi transnasional, berjanji membangun pemahaman global, mengembangkan kerangka ketahanan dan respons, serta mendukung individu yang menjadi sasaran.

Presiden Prancis Emmanuel Macron diharapkan mendorong aksi terkoordinasi untuk mewujudkan janji tersebut dalam KTT G7 pada Juni mendatang yang akan digelar di Prancis.

Pemerintah Prancis seharusnya mengadopsi kerangka hukum dan kebijakan yang menghormati hak untuk menangani represi transnasional. Otoritas juga harus menyelidiki dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, sekaligus memastikan perlindungan bagi individu dan komunitas yang menjadi sasaran.

“Otoritas Prancis harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menekan pemerintah China agar mengakhiri semua bentuk represi transnasional di Prancis,” kata Uluyol.

“Prancis harus menggunakan peran kepemimpinannya pada KTT G7 mendatang untuk mengembangkan respons terkoordinasi terhadap taktik abusif China,” pungkasnya.