Tinggalkan Demokrat, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi: Intinya Saya Jatuh Hati ke PDIP

TEGAL, iNews.id - Wakil Wali Kota Tegal M Jumadi akhirnya buka suara terkait keberadaannya di sekolah kader PDI Perjuangan (PDIP). Jumadi mengaku kalau dirinya memang sengaja hadir di dalam kegiatan tersebut.

Intinya saya jatuh hati kepada PDI Perjuangan yang mengusung jargon sebagai partainya wong cilik. Sudah sejak November 2021 saya tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan ber- KTA resmi yang diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan, ujar Jumadi, Kamis (23/6/2022).

Menurut dia, sebenarnya sudah banyak acara yang sudah diikuti dirinya dengan PDIP khususnya kegiatan DPP, tepatnya sejak 2021 lalu, namun saat itu mungkin luput dari bidikan media massa.

Saya tidak ujug-ujug (begitu saja) pindah dari Partai Demokrat ke PDI Perjuangan. Melalui proses dan sesuai etika. Saya rasa ini hal biasa lah, seseorang yang pindah pilihan partai politik sebagai wadah aspirasi. Banyak kan yang melakukan seperti saya, jadi ini soal biasa menurut saya, katanya dikutip dari iNewsTegal.id.

Dia juga mengatakan, setelah dirinya kini menjadi bagian dari PDI Perjuangan, maka secara otomatis mengakui ada tanggung jawab besar untuk ikut berperan serta dalam memenangkan PDIP secara nasional pada Pemilu 2024.

Jumadi mengatakan, sebelum dirinya resmi terjun ke PDIP, terlebih dahulu dirinya berpamitan kepada pengurus partai Demokrat di DPP melalui Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah.

Dalam surat resmi tertanggal 12 April 2021 saya menyatakan mundur dari Partai Demokrat dan surat saya layangkan ke DPP Partai Demokrat melalui Ketua DPD Partai Demokrat Jateng. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan saya tidak punya etika dalam berpolitik dan pergi dari rumah partai lama begitu saja, \'\' ujarnya.

Jumadi mengaku kepindahannya ke PDI Perjuangan tidak ada kaitan dengan ambisinya ingin meraih kursi kekuasaan di PDIP Kota Tegal.

Salah satu tugas saya sebagai petugas partai hanyalah ikut berperan serta membesarkan partai ini secara nasional dan persoalan yang berkaitan dengan Pilkada biarlah menjadi wewenang pengurus partai di tingkat pusat, ujarnya.