Tekan Polusi Udara Jakarta Bisa Jiplak Beijing Atau Tokyo

Beijing pernah mengalami masalah polusi yang kompleks mirip Jakarta. Namun, udara ibu Kota China tersebut kini sudah membaik signifikan. Strategi itu sebaiknya dijiplak di DKI.

Saran tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin.

Dia menuturkan kota Beijing memiliki masalah yang kompleks seperti Jakarta pada tahun 1998. Polusi udara di Beijing didominasi pembakaran batubara dan kendaraan bermotor. Hal itu membuat geram masyarakat setempat dan akhirnya Beijing menyatakan perang melawan polusi udara.

Beijing menerapkan sejumlah strategi optimalisasi infrastruktur energi, kontrol emisi kendaraan bermotor hingga pengendalian polusi batubara.

Pada September 2016, kota itu membangun proyek menara bebas asap setinggi tujuh meter di Taman 751 D. Bangunan itu diklaim dapat menyerap polusi udara seluas lapangan bola dengan teknologi listrik statis.

Setelah dua dekade perang melawan polusi, tahun 2017, konsentrasi partikulat udaraPM2,5 turun sebesar 35 persen,PM 10 turun 55 persen, sulfur dioksida turun 83 persen, nitrogen oksida turun 43 persen dan senyawa organik yang mudah menguap turun 42 persen, ungkap Ahmad, baru-baru ini.

Manajemen kualitas udara itu berjalan mulus karena didukung penegakan hukum lingkungan yang ketat. Meskipun beberapa ilmuan lingkungan menilai udara di Beijing masih tidak sehat karena belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun upaya pemerintahan kota tersebut dapat menjadi acuan bagi Jakarta.

Beijing lebih parah dari kita (Jakarta), lebih besar dari kita dan lebih complicated . Tapi kita ini kurang lebih seperti Beijing, jelas Ahmad.

Selain Beijing, disebutkan Ahmad, beberapa manajemen pengendalian polusi kota-kota di dunia juga dapat dijadikan contoh bagi Jakarta. Antara lain Tokyo di Jepang, Berlin di Jerman, dan Sacramento di California.

Sementara untuk di kawasan Asia Tenggara, Jakarta bisa belajar dari Bangkok di Thailand.

Menurut Ahmad, Bangkok melakukan sesuatu yang revolusioner terkait pengendalian pencemaran udara. Pemerintah Kota Bangkok melalui izin Raja Thailand mengembangkan kawasan layak untuk pejalan kaki sehingga menekan angka pengguna kendaraan bermotor di kota tersebut.

Mereka (kota-kota itu) bisa dijadikan contoh, meski tidak perlu ditiru mentah-mentah. Kita adopsi beberapa yang baik, kita formulasikan untuk kebutuhan Jakarta, ujarnya.

Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, urusan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta.

Dalam Perda tersebut sudah diatur bahwa kendaraan wajib melakukan uji emisi setiap bulan sekali secara rutin. Tujuan kebijakan uji emisi ini untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar tidak menambah polusi udara.

Regulasi pengendalian pencemaran udara sudah ada, tinggal aturan ditegakkan, ujarnya, kemarin.

Menurut Tigor, peningkatan kualitas udara Jakarta dapat dilakukan dengan kembali menghijaukan kota Jakarta dan menanam kembali tumbuhan yang mampu menyedot polusi udara. Kemudian, mengatasi kemacetan.

Sebab, ia melihat, penyebab tingginya polusi udara di Jakarta, salah satunya berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh kemacetan yang akut.

Ajak Partisipasi Warga

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk menekan polusi. Namun, upaya itu membutuhkan dukungan agar hasilnya lebih baik.

Menurutnya, warga bisa ikut membantu menjaga kualitas salah satunya dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi.

Kami juga terus berupaya memindahkan penggunaan sarana kendaraan pribadi ke transportasi publik, kata Asep Kuswanto, di Jakarta, Minggu (5/6).

Asep menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah membangun moda transportasi terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.

Beberapa contoh di antaranya pengintegrasian rute MRT Jakarta, Transkakarta, dan LRT Jakarta yang terhubung dengan angkutan umum lainnya, seperti kereta rel listrik (KRL).

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga gencar membangun taman sebagai ruang terbuka hijau untuk menghasilkan udara Jakarta yang lebih baik, salah satunya Tebet Eco Park.

Dia menuturkan dengan kolaborasi dari banyak pihak mulai dari Pemerintah hingga masyarakat diharapkan dapat membuat kualitas udara yang lebih baik.