Pencairan Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak yang telah dicairkan mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen dibandingkan posisi pada September 2026 yang tercatat sebesar Rp198,71 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan percepatan pencairan restitusi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor industri padat karya. Langkah ini turut mendorong kenaikan rata-rata pencairan restitusi bulanan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp208,68 triliun dan memang benar sesuai dengan arahan kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi restitusi pajak bagi pelaku UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun yang diajukan oleh 125.375 wajib pajak UMKM.

Sepanjang periode September–Oktober 2026, rata-rata pencairannya mencapai Rp604,91 miliar per bulan, melesat 86,5 persen dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei–Agustus 2026 yang sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

Sementara itu, realisasi restitusi pajak khusus untuk sektor padat karya mencapai Rp4,9 triliun bagi 2.767 wajib pajak pemohon, atau setara dengan 92,1 persen dari total permohonan pada kategori industri tersebut.

Rata-rata pencairannya meningkat 55,8 persen menjadi Rp363,27 miliar per bulan pada September–Oktober 2026, dibandingkan rata-rata Rp233,21 miliar pada periode Mei–Agustus 2026.

Bimo menambahkan bahwa sisa permohonan restitusi sektor tersebut yang akan diselesaikan pencairannya pada November–Desember 2026 tercatat sebesar Rp418 miliar.

Kebijakan percepatan ini diarahkan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, memastikan keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja, dengan tetap menerapkan audit berbasis manajemen risiko.

"Kami mengapresiasi permohonan dan juga khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM, semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan percepatan ini, pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," tambah Bimo.

Kebijakan percepatan pencairan ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan restitusi agar proses pengembalian pajak tidak menghambat kebutuhan arus kas (cashflow) dunia usaha.

"Ada restitusi, tapi untuk restitusi di sektor yang butuh cashflow, saya sudah pesan segera dibayarkan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Suahasil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melonggarkan tata kelola manajemen restitusi pajak guna mendukung kelancaran likuiditas sektor riil, yang kini telah mulai diimplementasikan oleh jajaran DJP.

"Manajemen restitusi akan segera kita longgarkan. Dan DJP sudah mulai longgarkan ini," katanya.