Hal yang Perlu Diperhatikan Investor Crypto Bermodal Besar saat Pilih Platform
JAKARTA - Investor bermodal besar membutuhkan pendekatan pengelolaan aset yang lebih terstruktur, termasuk ketika berinvestasi pada aset crypto. Selain mempertimbangkan potensi keuntungan, mereka perlu memperhatikan legalitas platform, keamanan aset, layanan prioritas, dan kewajiban pajak.
Pendekatan ini membantu investor mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan finansial, toleransi risiko, serta tujuan pengelolaan kekayaan dalam jangka panjang.
1. Memahami Kebutuhan Investor Bermodal Besar
Investor dengan kekayaan besar atau high-net-worth individual (HNWI) biasanya mengelola portofolio yang mencakup berbagai instrumen investasi. Karena itu, mereka tidak hanya mempertimbangkan potensi pertumbuhan aset, tetapi juga keamanan, likuiditas, efisiensi biaya, dan kemudahan memantau seluruh kepemilikan.
Dalam konteks ini, HNWI adalah individu yang memiliki kekayaan bersih dalam jumlah besar, meskipun batas nominal kategorinya dapat berbeda menurut lembaga keuangan dan standar yang digunakan. Sebagian investor dalam kelompok ini juga menggunakan pendekatan pengelolaan kekayaan yang terintegrasi untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan keuangan mereka.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan konsep HNWI adalah individu yang membutuhkan pertimbangan pengelolaan kekayaan secara menyeluruh, bukan sekadar memilih instrumen berdasarkan potensi keuntungan.
Oleh sebab itu, investor perlu mempertimbangkan bagaimana aset crypto berkontribusi terhadap diversifikasi portofolio dan bagaimana resikonya mempengaruhi keseluruhan kekayaan.
Sementara itu, wealth management adalah pendekatan pengelolaan kekayaan yang mencakup perencanaan investasi, pengelolaan risiko, kebutuhan likuiditas, serta pertimbangan pajak. Dalam penerapannya, investor dapat menilai apakah platform aset crypto menyediakan fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan portofolio mereka.
Legalitas menjadi pertimbangan awal sebelum investor menempatkan dana dalam jumlah besar pada platform crypto. Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset crypto, berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Investor dapat memeriksa status penyelenggara melalui situs resmi OJK, khususnya halaman perizinan aset keuangan digital dan aset crypto. Di sana, OJK menyediakan daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital yang bisa dijadikan referensi sebelum memilih platform.
Selain memeriksa nama perusahaan, investor perlu mencocokkan identitas badan usaha, alamat situs, dan aplikasi yang digunakan. Langkah ini penting karena pihak tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan nama perusahaan berizin untuk menawarkan layanan palsu.
Setelah legalitas terpastikan, investor dengan dana besar dapat mempertimbangkan fasilitas tambahan. Misalnya, beberapa pedagang aset crypto yang berizin dan diawasi OJK memiliki program keanggotaan VIP dengan kriteria saldo rata-rata atau volume transaksi tertentu, salah satunya Pintu VIP..
Namun, status perizinan bukan jaminan investor akan memperoleh keuntungan atau terhindar dari kerugian. Legalitas perlu diperiksa bersama aspek lain, seperti keamanan operasional, ketentuan layanan, transparansi biaya, dan pemahaman terhadap risiko investasi.
2. Periksa Pengamanan dan Pemisahan Aset Nasabah
Investor bermodal besar perlu memahami bagaimana platform menyimpan dan mengelola aset nasabah. Salah satu hal yang patut diperiksa adalah mekanisme pemisahan aset milik pengguna dari aset perusahaan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemisahan aset penting karena membantu membedakan kepemilikan nasabah dari dana operasional penyelenggara. Investor sebaiknya membaca dokumen resmi platform untuk memahami mekanisme penyimpanan, pengelolaan kustodian, serta prosedur penarikan aset.
Selain itu, periksa bagaimana platform melindungi akun dan transaksi. Fitur seperti autentikasi multifaktor, notifikasi aktivitas akun, pengaturan keamanan penarikan, dan pemantauan transaksi dapat membantu mengurangi risiko akses tanpa izin.
Investor juga perlu memahami peran kustodian dalam ekosistem aset crypto. Kustodian menjalankan fungsi penyimpanan dan pengadministrasian aset sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
3. Evaluasi Layanan Prioritas dan Relationship Manager
Investor dengan nilai aset atau volume transaksi besar mungkin membutuhkan dukungan yang berbeda dari pengguna reguler. Karena itu, beberapa platform menyediakan layanan prioritas yang dapat mencakup jalur komunikasi khusus, dukungan pelanggan, dan pendampingan melalui relationship manager.
Relationship manager berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perusahaan. Mereka dapat membantu menyampaikan kebutuhan layanan, menjelaskan fitur platform, atau meneruskan kendala kepada tim terkait.
Sebelum memilih layanan prioritas, investor perlu memeriksa cakupan layanan dan jam operasionalnya. Perhatikan pula apakah platform menetapkan waktu respons tertentu, menyediakan petugas khusus, atau menggunakan tim layanan bersama untuk menangani beberapa nasabah.
Selain itu, investor sebaiknya membedakan dukungan operasional dari rekomendasi investasi. Bantuan untuk memahami fitur perdagangan tidak sama dengan jaminan hasil transaksi. Keputusan membeli, menjual, atau mempertahankan aset tetap membutuhkan pertimbangan dan analisis mandiri.
4. Pelajari Program Keanggotaan VIP
Program VIP umumnya ditujukan kepada pengguna yang memenuhi kriteria tertentu. Platform dapat mempertimbangkan saldo rata-rata, volume transaksi, atau kombinasi beberapa indikator untuk menentukan tingkat keanggotaan.
Di samping itu, mekanisme evaluasi setiap perusahaan bisa berbeda. Sebagian platform menilai aktivitas pengguna setiap bulan, sedangkan lainnya menggunakan periode kuartalan atau ketentuan khusus.
Dalam industri ini, program VIP secara umum dapat menawarkan fasilitas seperti layanan pelanggan prioritas, pendampingan account manager, informasi pasar, atau ketentuan biaya tertentu. Akan tetapi, fasilitas tersebut tidak seragam dan tidak boleh diasumsikan tersedia pada setiap platform.
5. Perhitungkan Biaya Transaksi dan Pajak
Biaya transaksi dapat mempengaruhi hasil bersih investasi, terutama ketika investor melakukan perdagangan dalam volume besar. Karena itu, bandingkan biaya pembelian dan penjualan, biaya penarikan, spread, serta biaya lain yang mungkin berlaku.
Investor juga perlu memahami ketentuan pajak yang berlaku. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Crypto.
Regulasi ini ditetapkan pada 25 Juli 2025, diundangkan pada 28 Juli 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak pada 2025, transaksi jual beli crypto melalui pedagang aset keuangan digital dalam negeri dikenai PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi penjualan.
Transaksi melalui penyelenggara perdagangan luar negeri yang tidak berstatus pedagang aset keuangan digital dalam negeri dikenai tarif 1 persen. Sementara itu, transaksi jual beli aset crypto tidak lagi dikenai PPN berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak 1 Agustus 2025.
Pada akhirnya, investor crypto bermodal besar perlu menilai platform secara menyeluruh, mulai dari legalitas OJK, pengamanan aset, pemisahan aset nasabah, layanan prioritas, program VIP, hingga biaya dan pajak. Dengan membandingkan ketentuan secara objektif, investor dapat memilih layanan yang sesuai tanpa menjadikan status VIP atau besarnya fasilitas sebagai satu-satunya dasar keputusan.
Perlu diingat, semua aktivitas jual beli crypto memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat crypto dengan harga yang fluktuatif.
Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor.









