Prabowo Perintahkan Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh izin pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar memberikan keuntungan minimal 70 bagi negara. Dia bahkan membuka peluang agar saham perusahaan tambang dikuasai negara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya agar kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Prabowo.

Dia mengaku telah memberikan instruksi kepada para menteri, terutama Menteri ESDM, agar negara mendapatkan manfaat minimal 70 dari seluruh kegiatan pertambangan.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 harus dinikmati oleh negara,” ujarnya.

Prabowo mengatakan, pemerintah juga membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang. Namun, apabila perusahaan membutuhkan modal dari investor, investasi tersebut tetap diperbolehkan dengan ketentuan keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.

“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo meyakini kebijakan tersebut akan mulai dirasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, Prabowo menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan ini bertujuan memastikan laporan ekspor sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” katanya.

Prabowo kemudian menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai berbagai persoalan di daerah, termasuk terkait koridor-koridor yang menjadi perhatian pemerintah.

“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya” ucapnya.