Bakom Dorong Daerah Gencar Sosialisasikan Kenaikan Gaji Guru Non-ASN
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menekankan pentingnya humas pemerintah daerah menyampaikan program prioritas nasional, termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2026. Pesan itu disampaikan dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat (23/10).
"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Baca Juga:Sangkal BUMN Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan, Bakom: Banyak Orang Berhenti Jadi Komisaris-Direksi
Hariqo menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menampung masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian atau lembaga terkait. Ia menegaskan pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja karena kebutuhan masyarakat atas informasi hadir setiap saat.
"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," ujarnya.
Ia menyebut kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN sebagai salah satu program yang perlu dijelaskan humas daerah dengan bahasa dan contoh yang dekat dengan warga. Pemerintah menaikkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2026, atau naik Rp500 ribu.
Selain tunjangan, Hariqo juga menyebut pemerintah telah memperbaiki lebih dari 16 ribu sekolah pada 2025 dan mengerjakan lebih dari 71 ribu sekolah pada 2026. Pemerintah juga telah mengirimkan lebih dari 288 ribu papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pendidikan.
Baca Juga:Prabowo Panggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, Bahas Penguatan Komunikasi Pemerintah
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan. "Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujarnya.
Workshop yang diikuti humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota tersebut merupakan pelaksanaan pertama program pembinaan komunikasi kehumasan daerah Bakom. Kegiatan ini mencakup pelatihan juru bicara daerah dan simulasi konferensi pers untuk memperkuat kemampuan humas dalam menghadapi media serta isu yang bergerak cepat di ruang digital.
