5 Fakta APBN Tekor Rp319 Triliun hingga Utang Baru Nyaris Rp500 Triliun

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Defisit APBN ini setara 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara soal defisit APBN yang diklaim masih on the track. Menurutnya, APBN sejak awal memang didesain defisit.

"Defisit saat ini 1,2 persen dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun hingga September 2026. Nilai ini setara 59,4 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp832,2 triliun.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta defisit APBN Rp319 triliun per September hingga penarikan utang baru nyaris Rp500 triliun, Jakarta, Senin (12/10/2026).

1. Defisit APBN Rp319 Triliun

Suahasil buka-bukaan soal defisit APBN sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen PDB hingga akhir September 2026. Suahasil menegaskan posisi defisit tersebut dirancang untuk menopang daya beli dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui ekspansi belanja negara.

“Artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat pendapatan negara," kata Suahasil.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus menjaga APBN agar tetap kredibel namun mampu mendorong pertumbuhan dan melindungi masyarakat.

"Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Secara keseluruhan, pencapaian tiga perempat tahun anggaran dinilai bergerak berada pada jalur yang tepat (on track). Pendapatan negara yang terhimpun sebesar Rp2.341,5 triliun maupun penyerapan belanja yang menembus Rp2.660,5 triliun terus berada dalam tren positif.

Kemenkeu memproyeksikan laju penyerapan belanja negara akan mengalami percepatan lebih lanjut pada kuartal IV-2026, khususnya memasuki bulan November dan Desember, guna memastikan seluruh program pembangunan terlaksana secara optimal.

2. APBN Dirancang Defisit

Suahasil Nazara memaparkan kinerja APBN hingga penutupan September 2026 dengan realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2026 telah terakumulasi sebesar Rp2.341,5 triliun.

Capaian tersebut setara 74,2 persen dari target APBN atau mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 25,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, pos belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun, atau 69,2 persen dari total pagu anggaran, serta tumbuh 19 persen secara tahunan. Dengan kondisi tersebut, posisi defisit anggaran tercatat berada di level 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit,” kata Suahasil.

Suahasil menjelaskan bahwa pergerakan defisit anggaran menunjukkan tren kenaikan yang terkendali seiring dengan akselerasi penyerapan belanja pemerintah. Sebagai pembanding, posisi defisit APBN pada bulan sebelumnya masih berada di angka 0,9 persen terhadap PDB.

“Nanti kita akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8 persen. Ini adalah perjalanan APBN,” tegas Suahasil.

3. Belanja Negara Naik

Suahasil melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 telah menyentuh angka Rp2.660,5 triliun. Penyerapan anggaran ini setara dengan 69,2 persen dari keseluruhan target belanja dalam APBN yang dipatok sebesar Rp3.842,7 triliun.

Kendati penyerapan selama sembilan bulan pertama baru berada di level 69,2 persen, Suahasil optimistis laju pengeluaran kas negara bakal mengalami lonjakan signifikan pada sisa tahun anggaran berjalan.

"Ada sedikit peningkatan menuju November-Desember," kata Suahasil saat.

Akselerasi belanja negara per September 2026 ini berjalan jauh lebih pesat bila disandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. 

4. Utang Baru

Sementara, pemerintah juga menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun hingga September 2026. Nilai ini setara 59,4 persen dari target yang dipatok dalam APBN sebesar Rp 832,2 triliun.

Suahasil menilai pembiayaan utang tetap terjaga. Pembiayaan utang pada periode ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target APBN Rp775,9 triliun.

"Pembiayaan utang terjaga on track," kata Suahasil

Utang baru itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN Rp799,5 triliun. Kemudian, yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan minus sebesar Rp3,2 triliun.

"Jadi sudah 62,2 persen. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," tambah Suahasil.

5. Strategi Tambal Defisit APBN

Kementerian Keuangan membeberkan strategi penutupan defisit APBN melalui penguatan emisi Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal IV-2026. Penarikan pembiayaan utang tersebut dirancang untuk mengamankan kebutuhan kas negara seiring proyeksi defisit fiskal yang diperkirakan berada di level 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Strategi pembiayaan utang kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85 persen sebagaimana outlook APBN," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto.

Secara historis, instrumen SBN merupakan tulang punggung utama pemerintah dalam menutup defisit APBN, dengan kontribusi rata-rata mencapai 85 hingga 90 persen dari total pembiayaan utang setiap tahunnya. 

Memasuki sisa periode tahun anggaran 2026, otoritas fiskal telah memetakan kalender emisi surat utang negara secara berkala untuk memenuhi target kas negara. Penarikan pembiayaan tersebut difokuskan melalui kombinasi lelang reguler mingguan bagi investor institusi serta penjualan instrumen ritel kepada masyarakat luas.

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV, kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari Selasa yang terdiri dari 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN, serta dua kali penerbitan SBN ritel yakni Savings Bond Ritel 015 konvensional dan Sukuk Tabungan 017 syariah," kata Suminto.

Selain menyasar pasar domestik, pemerintah bersikap fleksibel terhadap opsi penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas) dengan mencermati kondisi pasar global yang dinamis. Kemenkeu telah merampungkan dokumentasi hukum dan administrasi transaksi sehingga emisi valas dapat dieksekusi sewaktu-waktu apabila jendela pasar (market window) dinilai menguntungkan dari sisi biaya dana
(cost of fund).

Selain mengandalkan lelang domestik, pemerintah terus memantau celah penerbitan obligasi valuta asing sembari mengamankan komitmen fasilitas pinjaman program dari mitra luar negeri. Bantalan pembiayaan dari lembaga multilateral dan bilateral ini disiapkan sebagai pelengkap likuiditas agar kebutuhan kas tetap terpenuhi secara optimal hingga tutup tahun.

"Ruang untuk penerbitan SBN valas masih ada tergantung kondisi pasar dan kami telah menyiapkan dokumentasinya, selain potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral sebesar 1,8 miliar dolar AS yang siap ditarik pada kuartal IV-2026," urai Suminto.