Irak Ubah Strategi Jualan Minyak demi Menerobos Cengkraman Selat Hormuz

Presiden AS Donald Trump meluncurkan gugus tugas baru yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), yang akan dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton.

"Super Intelligence Force" (Pasukan Super Intelijen) ini akan berupaya memastikan AS terus memimpin dalam pengembangan teknologi tersebut dan akan mengoordinasikan interaksi pemerintah dengan masyarakat, tulis Trump pada hari Minggu, dilansir BBC.

Langkah ini diambil setelah presiden menandatangani perintah eksekutif pada 29 September untuk mengubah sebutan AI menjadi Super Intelligence (Super Intelijen), setelah sebelumnya menyatakan bahwa kata artificial (buatan) membuatnya terdengar "palsu".

Trump juga mengatakan pekan lalu bahwa ia akan membentuk dewan untuk mengawasi keamanan AI setelah para pemimpin puncak perusahaan teknologi menandatangani apa yang ia gambarkan sebagai pakta regulasi yang "mengikat secara moral".

"Super Intelligence Force akan mengoordinasikan interaksi Pemerintah Federal dengan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur kritis, dan perusahaan Super Intelligence," tulis Trump.

Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson, Wakil Menteri Pertahanan untuk Penelitian dan Rekayasa Emil Michael, serta Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor juga akan menjadi bagian dari gugus tugas ini.

Gugus tugas ini akan melapor langsung kepada presiden dan Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles.

Kepala gugus tugas tersebut, Clayton, mulai menjabat sebagai direktur intelijen nasional AS pada bulan Agustus setelah pilihan awal Trump, Bill Pulte, ditolak oleh para anggota parlemen.

Mengenai AI, Clayton sebelumnya pernah berkata: "Ketika sesuatu merupakan peluang sekaligus ancaman, sebaiknya Anda menguasai dan memahaminya dengan baik."

Clayton sebelumnya menjabat sebagai Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, menangani beberapa kasus penting, termasuk kasus perdagangan narkoba yang melibatkan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada 4 Oktober, CEO OpenAI Sam Altman mengatakan bahwa manfaat AI membenarkan penerimaan terhadap sejumlah risikonya dan berpendapat bahwa teknologi tersebut harus tetap dapat diakses oleh publik.

"Dunia harus menerima terjadinya hal-hal buruk demi manfaat teknologi ini dan agar masyarakat memiliki kendali," ujar Altman kepada Decoded, buletin khusus teknologi milik Politico.

Selama akhir pekan, seorang mantan pemimpin tim Sistem Keamanan OpenAI menulis artikel untuk majalah The Atlantic yang menyatakan bahwa ia telah meninggalkan perusahaan tersebut karena budayanya dianggap "rusak".

"Saat [OpenAI] bergerak cepat dari satu peluncuran ke peluncuran berikutnya, perusahaan gagal mencapai tingkat kehati-hatian yang menurut saya diperlukan," tulis David Robinson, yang sebelumnya terlibat dalam pelaporan terkait keamanan dan transparansi.

BBC telah menghubungi OpenAI untuk meminta tanggapan.Bulan lalu, perusahaan pembuat ChatGPT tersebut membatalkan perilisan model AI terbarunya karena masalah keamanan.

Model-model AI perusahaan tersebut mendapat sorotan tajam setelah serangkaian insiden keamanan siber yang melibatkan teknologinya, termasuk pembobolan tanpa izin terhadap sistem pemerintah Australia.

Trump telah menepis seruan untuk pengawasan yang lebih ketat dan sebagian besar menyerahkan pengaturan diri kepada perusahaan-perusahaan AI.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 29 September tersebut memuat tanda tangan para eksekutif dari perusahaan teknologi terkemuka seperti OpenAI, Anthropic, SpaceX, dan Google.

Pada hari yang sama, presiden menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan departemen dan badan pemerintah AS untuk mulai menggunakan istilah "SI" dan "Super Intelligence", serta tidak lagi mengakui penggunaan istilah artificial intelligence (kecerdasan buatan).Istilah SI akan menggantikan AI dalam "korespondensi resmi", situs web, laporan, dan bentuk komunikasi lainnya, menurut perintah tersebut.

Sejumlah ahli mempertanyakan logika di balik penggantian istilah ini, dengan alasan bahwa penggunaan "super intelligence" dapat menimbulkan kebingungan karena istilah tersebut merujuk pada sistem yang jauh lebih canggih. Sejumlah pemimpin teknologi terkemuka telah mulai menggunakan nama baru tersebut, termasuk miliarder Elon Musk, yang pada hari Minggu menyatakan di media sosial bahwa ia akan mengubah nama platform AI perusahaannya, SpaceXAI, menjadi SpaceXSI.

"SpaceX adalah perusahaan super-intelijen," tulis Musk.

Bos Tesla tersebut baru-baru ini kembali dilibatkan oleh pemerintah AS dalam sebuah proyek untuk mengkaji masa depan peperangan.

Sebelumnya, Musk pernah bertugas di pemerintahan Trump dengan memimpin badan yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, namun masa jabatannya berakhir setelah terjadi perselisihan terbuka dengan Trump.