Potensi Kerugian Capai Rp123,1 Triliun, Celios Soroti Minimnya Anggaran Karhutla
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kebijakan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum mencerminkan kesiapan fiskal pemerintah dalam menghadapi risiko bencana yang berulang. Keterbatasan ruang fiskal dinilai berpotensi memperberat beban ekonomi dan kesehatan akibat karhutla yang sepanjang Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai hingga Rp123,1 triliun.
“Sampai sekarang saya tidak melihat kebijakan anggaran kita untuk mengatasi bencana termasuk karhutla karena tidak ada sistem yang membuat pemerintah siap dana. Bahkan dana untuk daerah dikurangi demi mendanai program prioritas seperti MBG, sehingga kemampuan daerah mengatasi karhutla menurun drastis,” ujar Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda kepada SindoNews, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga:Karhutla Kalimantan Dekati IKN, Badan Otorita Ungkap 5 Titik Rawan
Nailul menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum didesain secara memadai untuk mengantisipasi kedaruratan bencana alam. Menurut dia, pemangkasan transfer ke daerah untuk menopang program prioritas berpotensi mengurangi kesiapsiagaan fiskal pemerintah daerah di wilayah rawan bencana.
Berdasarkan estimasi Celios, total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, belum memperhitungkan kemungkinan meluasnya kebakaran hingga akhir tahun. Biaya ekonomi dari kerusakan aset fisik dan hilangnya aktivitas ekonomi diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun, disertai potensi kehilangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp269,86 miliar.
Sementara itu, biaya kesehatan masyarakat yang terdiagnosis akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun, sedangkan jika mencakup masyarakat yang terdiagnosis dan mengalami gejala, total biaya kesehatan dapat mencapai Rp93,56 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 67,6 dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026 dan berpotensi meningkatkan beban klaim BPJS Kesehatan serta menekan daya beli masyarakat terdampak.Nailul mengatakan keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi persoalan ketika pemerintah daerah harus menanggung pembengkakan biaya pemadaman, penanganan korban asap, hingga rehabilitasi ekologis. “Pemulihan daerah pascabencana sangat jauh dari kemampuan keuangan pemerintah daerah. APBD mereka menyempit akibat pengalihan anggaran, padahal kebutuhan riil di lapangan sangat besar akibat adanya bencana,” katanya.Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mendukung penanganan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan. Ia mengatakan anggaran penanganan bencana dapat dikucurkan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan pengajuan BNPB melalui mekanisme channeling, sementara BNPB saat ini memiliki alokasi Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp5 triliun untuk penanganan berbagai bencana. “Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita kan channeling-nya lewat BNPB,” ujar Purbaya usai Sidang Aduan Kanal Debottlenecking, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga:BNPB Deteksi 61 Titik Panas di IKN dan Kaltim, Luas Lahan Terbakar Capai 400 Hektare
Nailul menambahkan kesiapan fiskal perlu diperkuat agar sistem pendeteksi kebutuhan anggaran di daerah rawan bencana, termasuk ARISE, dapat berjalan efektif. Menurut dia, mekanisme tersebut harus didukung ketersediaan likuiditas yang memadai sehingga pemerintah memiliki ruang untuk merespons bencana secara cepat tanpa mengorbankan pembiayaan kebutuhan pembangunan lainnya.
