Isu Bakal di Reshuffle, Menteri PU: Itu Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons soal kabar yang menyebut dirinya akan dicopot dari jabatan dalam perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan berlangsung pada Agustus mendatang. 

Dody menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun," kata Dody sembari tertawa di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).

Saat ditanya apakah dirinya pernah dipanggil Presiden Prabowo untuk menjalani evaluasi terkait posisinya di kabinet, Dody mengaku memang kerap dipanggil. Namun, ia menegaskan pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan isu reshuffle.

"Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah," kata Dody.

Dody juga membantah bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan polemik di Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk isu mutasi besar-besaran yang sempat menjadi sorotan. "Enggak, enggak ada," kata Dody.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet pada awal Agustus 2026, dengan salah satu nama yang disebut bakal diganti adalah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Namun, Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle dari Presiden.

"Isu reshuffle? Kok ada isu reshuffle lagi?" kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebelum Sidang Kabinet Paripurna, pada Senin (20/7/2026). 

Informasi yang beredar, rencana reshuffle pada awal bulan depan salah satunya untuk mendepak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dari kabinet. Menanggapi informasi tersebut, Pras menegaskan bahwa Prabowo belum berencana melakukan reshuffle.

"Nggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," tegasnya.