Bukan IKN, Purbaya Sebut Bali Jadi Kandidat Utama Pembangunan International Financial Center

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan spekulasi terkait peta lokasi pembangunan International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Ia menegaskan perhatian pemerintah saat ini masih tertuju pada kawasan Pulau Dewata, Bali, sebagai kandidat terkuat penempatan kawasan eksklusif tersebut.

Menurut Purbaya, hingga saat ini jajarannya belum menerima usulan resmi maupun informasi mengenai alternatif wilayah lain di luar Bali. Pemerintah berkomitmen menyeleksi titik geografis yang dinilai paling ideal serta memiliki daya tarik maksimal bagi kenyamanan operasional investor internasional.

"Jadi kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, mungkin ada beberapa titik. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk investor internasional," ujar Purbaya saat ditemui usai rapat kerja Komisi XI DPR, Kamis (2/7/2026).

Adapun mengenai kemungkinan ekspansi proyek tersebut ke wilayah padat ekonomi seperti Pulau Jawa, Purbaya menyatakan belum dapat memberikan konfirmasi.

Lebih lanjut, ia juga membantah rumor yang beredar bahwa pusat finansial internasional ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menkeu menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) belum masuk dalam draf perencanaan koridor PFII.

"Kalau di Pulau Jawa, sampai sekarang saya belum tahu. Kalau di IKN, sejauh ini juga belum ada rencana," tegas Purbaya.

Pernyataan Purbaya sejalan dengan cetak biru yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga sempat mengungkapkan bahwa fokus pembentukan klaster pusat keuangan internasional ini memang diarahkan di Bali tanpa rencana pengembangan ke wilayah lain.

Berdasarkan kajian teknis sementara, terdapat dua titik strategis yang dinilai paling potensial untuk menampung proyek tersebut, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan KEK Sanur.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan langkah jajaran pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah meninjau langsung kesiapan infrastruktur di kedua kawasan ekonomi khusus itu.