Realisasi Pembiayaan Utang Januari 2026 Rp127,3 Triliun, Ini Penjelasan Wamenkeu Juda

JAKARTA - Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026, mencakup 15,3 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Menariknya, realisasi di awal tahun ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan bahwa pada Januari 2025, pembiayaan utang menyentuh angka Rp153,33 triliun. Hal ini berarti terdapat penurunan sebesar 17 persen pada Januari 2026 jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu.

"Dengan disiplin yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah," ujar Juda dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Juda menjelaskan bahwa pembiayaan utang pemerintah mayoritas masih bersumber dari pasar Surat Berharga Negara (SBN), yang dinilai masih menunjukkan performa positif di awal tahun 2026.

Indikator utamanya terlihat dari tingginya minat investor pada lelang perdana yakni Lelang SUN dengan rata-rata bid to cover ratio mencapai 2,2 kali, meningkat dari posisi awal 2025 yang sebesar 2,0 kali dan Lelang SBSN dengan rata-rata bid to cover ratio mencapai 3,8 kali, melonjak signifikan dari posisi awal 2025 yang sebesar 2,2 kali.

"Rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga menunjukkan level yang tetap terjaga, hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik," ungkap Juda.

Meskipun rasio penawaran terhadap target lelang masih tergolong sehat, pemerintah mencatat adanya tren penurunan jumlah penawaran masuk (incoming bids) dalam empat lelang Surat Utang Negara (SUN) terakhir.

Berdasarkan data statistik, penawaran mengalami penyusutan bertahap dari Rp90,96 triliun pada 6 Januari, menjadi Rp82,9 triliun (20 Januari), Rp76,58 triliun (3 Februari), dan terakhir berada di level Rp63,06 triliun pada lelang 18 Februari.

Menanggapi dinamika pasar tersebut, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Juda menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi erat dengan otoritas moneter demi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan pendanaan APBN tetap efisien.