Semua Kepala Negara Pusing Pikirkan Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Tidak!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan digelar di tengah kondisi ekonomi global dalam ketidakpastian.
"Pemilu 2024 ini kita selenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian, kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini," ujar Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional kesiapan Pemilu 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini sudah ada 14 negara yang masuk sebagai pasien IMF (International Monetary Fund) untuk meminjam uang.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan KPU Potensi Masalah yang Muncul di Pemilu 2024
Padahal, menurutnya, pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 hanya ada 5 negara saja yang dibantu oleh IMF.
"20 negara ngantri lagi di depan pintu IMF untuk minta bantuan dan 66 negara yang rentan untuk ikut lagi ngantri. Ini kita harus mempunyai perasaan yang sama kita tidak berada posisi yang normal tapi upnormal karena diawali dengan pandemi, perang di Ukraina, ketegangan geopolitik, krisis pangan energi dan finansial krisis biaya hidup di semua negara dan justru yang banyak di negara-negara maju,"jelasnya.
Akibat krisis ekonomi itu, Jokowi mengeklaim semua kepala negara lagi pusing.
Namun, beruntungnya, ia tidak ikut-ikutan pusing memikirkannya. Sebab, ekonomi Indonesia stabil, tak begitu terkena dampak krisis global.
"Ini yang kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya, Indonesia tidak,"ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan agar stabilitas politik dapat terus dijaga.
Dia juga mengajak semua pihak sama-sama memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Termasuk kepada KPU yang harus menghemat anggaran Pemilu 2024.
"Pemilu 2024 diselenggarakan ekonomi global diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh kesuraman, kesulitan, ketidakpastian di tengah kita kerja keras untuk memulihkan ekonomi kita," ucap kader PDIP tersebut.
"KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya, mengatur skala prioritas yang harus," lanjutnya.
