Tak Hanya BBM, Pengamat Dorong Penyaluran Subsidi LPG Harus Tepat Sasaran
IDXChannel - Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti penyaluran subsidi yang dapat mengurangi beban anggaran negara. Salah satunya dengan mengatur subsidi LPG kepada masyarakat yang membutuhkan.
Toto menyebutkan bahwa volume LPG bersubsidi dan impor produksi LPG terus mengalami tren peningkatan. Namun demikian, subsidi LPG masih dibayangi tantangan efektivitas penyaluran subsidi, di mana terdapat ketimpangan distribusi manfaat dari kebijakan LPG subsidi di tengah masyarakat.
"Reformasi subsidi LPG perlu dimulai dengan pengumpulan data yang kuat untuk menjamin seluruh penerima manfaat yang berhak tetap dapat mengakses LPG bersubsidi," ujar Toto dalam WebinarSUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies di Jakarta, Rabu(29/6/2022).
Dia menyampaikan, program-program inisiatif bagi masyarakat yang terkena retargeting penerima subsidi LPG dapat diambil pemerintah guna menjamin subsidi lebih tepat sasaran dan memiliki nilai jangka panjang atau sustainable value bagi sektor energi di Indonesia.
Diversifikasi sumber alternatif energi seperti dimetil eter (DME) dan kompor induksi dan perbaikan jaringan gas kota untuk menekan laju impor LPG.
"Sehingga apa yang dikhawatirkan Presiden Jokowi beberapa minggu lalu mengenai semakin tingginya impor negara terhadap BBM dan LPG tidak berkelanjutan," pungkas Toto.
Dia juga menyoroti investasi di bidang migas yang setiap tahun trennya semakin menurun. Ini akan menyulitkan pelaksanaan eksplorasi-eksplorasi baru ke depannya. Selain itu, tren subsidi energi di Indonesia masih didominasi BBM dan LPG.
"Kenaikan harga minyak global berdampak signifikan terhadap cost of sales dan operating expenses Pertamina sehingga mengalami kenaikan signifikan 41% YoY dari 2020 ke 2021, dan dari sudut pandang pemerintah, piutang public service obligation (PSO) pemerintah juga relatif besar, yaitu USD 5,87 miliar sepanjang 2021, sehingga pengurangan subsidi juga dapat mengurangi piutang PSO pemerintah," terang Toto.
(FRI)
