Larangan Ekspor Minyak Goreng Rugikan Negara Puluhan Triliun, Said Didu: Pak Presiden, Apakah Harganya Sudah Turun?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan sejumlah terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalankelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng (migor) di pasaran. Meski begitu, efektivitas sejumlah kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan itu mulai dipertanyakan.
Pertanyaan itu muncul salah satu darimantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu. Dia mengurai sejumlah dana yang dihabiskan dan potensi penerimaan yang gagal diterima, karena kebijakan pemerintah dalam menangani migor.
Bapak Presiden yang terhormat kebijakan penanganan migor sudah: 1. Sudah habiskan subsidi dan BLT sekitar Rp15 triliun, ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (8/5).
Berdasarkan hitungannya, negara juga sudah kehilangan pendapatan sekitar Rp12 triliun per bulan dan kehilangan perolehan ekspor sekitar Rp22 triliun per bulan. Semua itu terjadi lantaran per 28 April 2022, pemerintah melarang ekspor total bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.
Apakah dengan kerugian tersebut harga migor sudah turun? tanyanya menutup kicauan itu.
Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang sudah diputuskan Jokowi bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pasokan minyak goreng nasional.Presiden menegaskan larangan ekspor itu secara keseluruhan akan diberlakukan sampai harga minyak goreng domestik stabil atau Rp14 ribu per liternya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tersebut sampai harga minyak goreng rendah.
Pemerintah, kata Airlangga, akan mengupayakan harga minyak goreng tidak membebani rakyat kecil. Ia mengatakan bahwa arahan Presiden Jokowi sangatlah jelas, yakni sampai harga minyak curah berada di angka Rp14 ribu per liter.
"Kita akan berlakukan sampai angka yang lebih rendah dari harga minyak goreng curah yang bisa dicapai jadi itu yang kita kejar, tegas Airlangga usai shalat berjamaah di Masjid Ainul Hikmah, Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/5).
Disinggung mengenai target waktu pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, Airlangga menuturkan, pemerintah akan melakukan pengecekan harga setelah lebaran.
Ia hanya memastikan bahwa jika harga kembali stabil, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng akan dinormalkan kembali. Ya kita lihat sampai monitor paska lebaran ini, tutupnya. (rmol/zul)
