Tim Pencari Fakta PBB: AS Mungkin Lakukan Kejahatan Perang di Iran

JENEWA, iNews.id - Misi pencari fakta PBB mengungkap kemungkinan Amerika Serikat (AS) melakukan kejahatan perang di Iran. Penyelidikian tim merujuk pada dua serangan militer menargetkan sekolah dan pusat kebugaran pada 28 Februari. Serangan itu menewaskan ratusan orang, sebagian besar anak-anak.

Temuan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss.

Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Iran menyelidiki perilaku AS selama perang Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 serta respons pemerintah Iran terhadap demonstrasi besar-besaran yang dimulai pada akhir Desember 2025. 

Tim panel yang didukung PBB mengidentifikasi serangan militer AS menggunakan rudal Tomahawk terhadap sekolah di Kota Minab. Satu serangan lain, melibatkan rudal presisi yang bisa melepaskan serpihan logam, di atas kompleks olahraga dan area perumahan Kota Lamerd.

“Menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, misi tersebut menemukan alasan yang cukup untuk meyakini bahwa Amerika Serikat melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil,” bunyi peryataan Misi Pencari Fakta Internasional Independen, dikutip Jumat (18/9/2026).

Temuan tersebut berkesimpulan, ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa pasukan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Sekolah Dasar (SD) Shajareh Tayyebeh di Kota Minab yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sekitar 120 anak-anak.

Serangan tanpa pandang bulu yang menyebabkan kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur sipil merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional.

Menurut laporan tersebut, kegagalan AS untuk memperbarui informasi terkait SD Shajareh Tayyebeh, yang lokasinya berdekatan dengan kompleks Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) lebih dari sekadar kelalaian.

"Sebaliknya, AS mengarahkan serangan ke gedung sekolah tersebut padahal menyadari risiko besar mengenai objek sipil dan bertindak sembrono mengenai potensi hal itu terjadi," demikian isi pernyataan.

Dalam laporan yang sama, Misi Pencari Fakta Internasional Independen juga mengungkap otoritas Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam merespons demonstrasi nasional, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan.

Para pejabat AS berdalih operasi militer dilakukan sesuai hukum konflik bersenjata. Iran juga menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis terkait demonstrasi tersebut.