Luhut Ungkap Bansos Berbasis AI Diluncurkan Oktober 2026, 50 Juta Warga Jadi Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (AI) diluncurkan pada Oktober 2026. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran sistem tersebut direncanakan pada pekan ketiga Oktober.

Luhut menyebut pemerintah sedang mempercepat proses digitalisasi bansos setelah mendapat arahan Presiden. Dia berharap sebagian besar sistem sudah siap saat peluncuran dilakukan.

"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkap Luhut dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).

Menurut Luhut, persoalan data penerima berdasarkan desil masih menjadi salah satu tantangan dalam proses digitalisasi bansos. Meski demikian, dia optimistis masalah tersebut dapat terus ditekan melalui koordinasi antarpihak.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," lanjutnya.

Bersamaan dengan percepatan digitalisasi bansos, pemerintah juga berencana membentuk Gerakan Nasional Perlinsos. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.

Gerakan ini diharapkan dapat membantu menangani persoalan penerima yang semestinya memperoleh bantuan, tetapi belum mendapatkannya.

Di sisi lain, Luhut mengungkap arahan Presiden agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Pemerintah nantinya diarahkan menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat, bukan lagi memberikan subsidi melalui produk.

Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat miskin dipastikan menjadi penerima bantuan.

"50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah," ucapnya.

Luhut menilai digitalisasi bansos dapat mendorong mekanisme pasar yang lebih transparan. Sistem tersebut juga diharapkan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan.

Menurut dia, pola tersebut dapat menekan potensi penyimpangan dalam proses penyaluran bansos.

"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua berbasis dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," ujarnya.