Dunia Akui Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Timur Tengah

JAKARTA, iNews.id - Di tengah ketidakpastian global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, perekonomian Indonesia justru mendapat pengakuan positif dari berbagai lembaga internasional. Sejumlah indikator menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga, bahkan lebih menonjol dibandingkan negara lain di kawasan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, salah satu pengakuan datang dari Asian Development Bank (ADB). Dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,2 persen pada 2026 dan 2027.

Proyeksi ini meningkat dibandingkan realisasi 5,1 persen pada 2025, sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan Asia Tenggara yang diperkirakan hanya 4,7 persen.

ADB menilai proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi meredanya konflik di Timur Tengah dalam waktu relatif cepat. Namun demikian, di luar faktor eksternal, Indonesia dinilai memiliki kekuatan struktural yang menjadi pembeda utama.

Permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang terjaga disebut menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.

Momentum pertumbuhan pada awal 2026 juga ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring membaiknya produktivitas sektor pertanian serta dorongan musiman Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang terus berlanjut dan peningkatan investasi sektor swasta, khususnya di industri hilir, turut memperkuat kinerja ekonomi.

Arus masuk penanaman modal asing yang solid juga dinilai mampu menjaga stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar rupiah.

Pengakuan internasional juga datang dari pasar keuangan. Lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar pemantauan (watch list) untuk penurunan status.

FTSE Russell mencatat sejumlah kemajuan penting, seperti peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor hingga 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, hingga penerapan mekanisme peringatan dini melalui High Shareholding Concentration.

Dengan status yang kini sejajar dengan negara besar seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar tata kelola global.

"Kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten yakni dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan," kata Haryo Limanseto, dikutip Rabu (15/4/2026).