Proyek Jalan Pasir Kuray - Cisitu Cibeber, Kabupaten Lebak Disoal
LEBAK, iNewsBanten - Ormas Laskar Pasundan Indonesia (LPI) dan LSM di Kabupaten Lebak, Banten bakal menggelar aksi unjuk rasa ke kantor satuan kerja (Satker) dan kantor Balai pelaksana jalan nasional (BPJN) kementerian PUPR Provinsi Banten.
Rencana aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap rusaknya kembali jalan nasional Pasir Kuray-Cisitu yang baru 4 bulan diserahterimakan.
"Kami menduga adanya ketidakberesan dalam kontruksi pekerjaan sebab informasi yang didapat dari tokoh kasepuhan dalam pelaksanaan tersebut pengecoran menggunakan kendaraan dump truck, tentu saja dapat mempengaruhi suhu beton, ditambah pembesian yang tidak maksimal, akibatnya rigit beton patah hingga berongga dibeberapa titik" kata ketua ormas LPI, Rahmat Hidayat, kepada wartawan kemarin.
Menurut Rahmat, tidak semudah itu pihak kontraktor untuk memperbaiki kembali jalan itu sekalipun itu masih dalam masa pemeliharaan, artinya perlu dilakukan audit investigatif yang komprehensif terhadap struktur bangunan jalan katanya dengan mutu dan kualitas pekerjaan termasuk audit administrasi oleh pihak terkait dalam hal ini BPK.
LPI juga kata Rahmat, akan segera menyerahkan beberapa hasil analisa data dan fakta yang didapatkan di lapangan kepada pihak KPK RI agar hal ini segera ada tindakan tegas yang jelas.
"LPI mendesak agar KPK segera turun tangan memanggil dan memeriksa kepala BPJN Banten serta PPK Satker dengan dugaan pembiaran dan lemahnya pengawasan yang dilakukan", tegas Rahmat.
Dikatakan Rahmat, dengan kejadian ini dugaan LPI tidak menutup kemungkinan pihak pelaksana hanya mencari keuntungan semata sebab tidak memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan diperburuk dengan lemahnya pengawasan.
"Dalam waktu dekat ini kami akan melayangkan surat ke kementerian PUPR terkait dengan pelaksanaan proyek jalan Pasir Kuray-Cisitu dengan buktinya termasuk juga ke aparat penegak hukum (APH)," tukas Rahmat.
Sementara Kordinator BK-LSM Lebak, Mamik Selamet, mendesak kepada Kementerian PUPR, agar segera mengevaluasi kinerja Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2, yang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan.
"Seharusnya Kementerian PUPR turun tangan, sebab kinerja Satker PJN Wilayah 2 lemah" ungkapnya, Senin (06/05/2024).
