Dari Thailand hingga India, Ini Negara yang Banjiri 500.000 Ton Beras Impor di RI
JAKARTA - Pemerintah memutuskan mengimpor beras medium sebanyak 500.000 ton melalui Perum Bulog.
Namun, realisasinya diperkirakan hanya mencapai 200.000 ton saja pada Desember 2022.
Ada sejumlah negara yang disasar pemerintah untuk menyuplai beras medium ke Indonesia.
Negara produsen beras yang dimaksud masalah Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan.
Meski begitu, belum ada kejelasan negara mana saja yang bersedia mengimpor beras ke Indonesia.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas menyebut ada pembatasan yang dilakukan masing-masing negara.
Bahkan, ada satu negara yang membatalkan perjanjian kerja sama perdagangan dengan Indonesia, lantaran terkendala waktu, perizinan, dan peraturan internal negara tersebut.
"200.000 juga sedang dalam upaya, beberapa negara bahkan ada satu negara yang sudah iya, tapi gak jadi, karena dia gak siap karena waktunya singkat, belum perizinan segala macem," ujar Buwas saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Kamis (8/12/2022).
Dia menjelaskan Bulog jauh-jauh hari sudah membidik kerja sama dengan beberapa negara untuk pencadangan beras, khususnya untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Meski demikian, dalam perjalanan waktu situasi berubah-ubah berdadarkan kebutuhan konsumsi masing-masing negara.
Kondisi ini yang membuat otoritas negara lain melakukan pembatalan. Termasuk salah satu negara yang bersedia memasok 25.000 ton beras medium, namun berujung gagal.
"Tadinya dia 25.000 ton udah siap, tapi tiba-tiba gak jadi, kan berarti kurang lagi, kita harus upayakan dari negara mana lagi," ucapnya.
Misalnya Vietnam dan Thailand dikabarakan mengirimkan 10.000 hingga 40.000 ton beras pada bulan ini. Sehingga kontribusi dari dua negara Asia Tenggara itu mencapai 50.000 ton.
Hanya saja, Buwas pesimis bila kedua negara bisa memenuhi komitmennya. Sikpa itu didorong oleh situasi daripada kedua negara tersebut.
"Kita dari segala negara, ada Myanmar Thailand, Vietnam, India, Pakistan, produsen beras yang besar, tapi kan ada perubahan peraturan negara itu, kita sedang berupaya, saya tidak bisa pasitkan bahwa ini negara Thailand atau Vietnam saya berpikir itu, begitu ada barangnya bisa kita beli, itu diberangkatkna dulu deh kita ambil resiko kan," pungkasnya.