Polri Fokus Selisik 3 Hal Ini saat Mengusut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan
IDXChannel—Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan fokus menelisik tiga hal dalam mengusut dugaan makar di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa tiga fokus tersebut adalah perbuatan persiapan, pemufakatan mulai dari persiapan, dan permulaan perbuatan dugaan makar tersebut.
"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami untuk mengumpulkan barang bukti," kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, makar adalah tindak pidana yang memerlukan pembuktian kuat. Mengingat makar adalah kejahatan serius.
"Sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini," ujar Susatyo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa, 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
(Nadya Kurnia)









