Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM
IDXChannel - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan dua alasan utama tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketentuan mengenai illicit enrichment sebelumnya terus didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar dapat diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset.
Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah menampung berbagai masukan dari publik hingga kalangan ahli, yang ternyata melahirkan pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menolak.
“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, Komisi III DPR juga telah menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan penerapan illicit enrichment ya karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.
“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.
Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama.
"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.
Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.
Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator tersebut menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.
“Memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)









