Polri Kumpulkan Bukti Dugaan Makar terkait Penyadapan Presiden, Ini 3 Hal yang Diselidiki
JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri mendalami tiga aspek untuk mengusut dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik fokus mengumpulkan bukti mengenai persiapan perbuatan, pemufakatan jahat hingga permulaan pelaksanaan dugaan makar tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ketiga aspek itu menjadi fokus penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.
"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, dugaan makar merupakan perkara serius yang membutuhkan pembuktian kuat. Karena itu, penyidik akan menggelar perkara secara internal dengan melibatkan sejumlah pihak untuk memastikan proses penanganan berjalan objektif.
"Sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini," ujar Brigjen Susatyo, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo. Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Susatyo menyebut penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan bukti. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026), yang diduga berkaitan dengan posko makar.
Polri juga telah menggelar perkara internal dengan melibatkan penyidik, pengawas penyidikan, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta para ahli. Hasil penyidikan selanjutnya akan diekspos kepada Kejaksaan Agung.
Dalam perkara penyadapan ilegal yang menjadi latar belakang penyidikan tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dalam kasus penyadapan ilegal, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).









